Riau (Inmas) Satuan kerja Bimbingan Masyarakat Buddha
merupakan salah satu satker yang ada di kementrian Agama yang memiliki tugas
dan tanggung jawab yang sama dengan satker lainnya dalam pengelolaan dan
laporan keuangan. Untuk Itu Bimbingan Masyarakat Budha Kanwil Kementerian Agama
merasa perlu mengadakan Pembinaan Pengelola Keuangan Satker Bimas Buddha di
Hotel Drego- Pekanbaru pada Jumat 09 Februari 2018.
Turut hadir sebagai Narasumber Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs.Ahmad Supardi MA didampingi Pembimbing
Masyarakat Buddha,Tarjoko S.Pd, MM. Selaku Pembimbing Masyarakat Buddha Tarjoko
menyampaikan kesempurnaan laporan
keuangan pada satker bimas buddha akan sangat mempengaruhi kinerja Kementrian Agama
secara keseluruhan, lemahnya laporan keuangan di satker bimas buddha juga akan
mempengaruhi buruknya kinerja kementrian agama secara keseluruhan.
Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh Semua
Pengelola Keuangan di Sepuluh Kabupaten Kota se Provinsi Riau dan 4 orang Pengelola
Keuangan satker Bimas Buddha dikanwil Kemenag Prov Riau yang seluruhnya
berjumlah 30 Orang.
“ Persoalan laporan keuangan ini
tentu menjadi perhatian yang sangat luar biasa apalagi sekarang pak mentri
termasuk pak sekjen selalu mendengungkan wtp harga mati” papar Supardi
mengawali sambutannya.
Beberapa tahun terakhir Riau tetap
wtp termasuk tahun yang lalu. Beberapa tahun sebelumnya malah turun menjadi wdp,
pernah juga wtp-dpp. Sekarang kementrian agama pusat tetap punya komitmen untuk
tetap berada pada jalur wtp, salah satu indicatornya adalah laporan keuangan
tambahnya
Kita sudah mendapatkan wtp beberapa
kali, tetapi banyak pula orang yang ragu, apa betul itu wtp? karena orang
mengira di Kementrian Agama ini banyak Juru dakwah dan Misionaris saja, yang
dianggap tidak bisa mengelola keungan, sementara ditempat lain banyak ahli
keuangannya tetapi wtp tidak dapat. Banyak kementrian lain yang mengelola
keuangannya sarjana ekonomi tetapi tidak mendapatkan wtp. Beda halnya di
kementrian agama, yang mengelolanya banyak lulusan S.Ag, bahkan BPK sendiri itu juga
ragu. maka sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh bpk di seluruh Indonesia
pada 18 kanwil dan 26 perguruan tinggi agama negeri paparnya.
Ada beberapa alasan mendasar kita melakukan Kegiatan Ini.Pertama Menyiapkan Laporan Keuangan dengan benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua dalam rangka akuntabilitas termasuk transparansi dan yang paling penting adalah hak seseorang itu sampai kepada yang bersangkutan dan tepat sasaran pungkasnya mengakhiri.
Selaku Ketua Panitia, Wati melaporkan adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan satker bimas buddha pada kementerian agama prov riau, meningkatkan pelayanan satker bimas budha pada kementerian agama prov riau kepada masyarakat. Adapun dasar dilaksanakan Kegiatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 129 tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang 2018 tentang narasumber, moderator, peserta kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan satker bimas buddha tahun 2018 yang dibebankan pada Dipa Bimas Buddha No. DIPA-025.08/418117/2018 tanggal 05 Desember 2017.
Kegiatan yang mendatangkan Narasumber dari Dirjen Bimas
Buddha, Kanwil Kemenag Prov Riau dan Pejabat dari KPPN Kota Pekanbaru
diharapkan mampu memperoleh laporan yang akutabel, akurat, transparan dan
berkualitas sebutnya mengakhiri.(Belen/Afn)