Pekanbaru (Inmas)- Menindak lanjuti rencana pembangunan Embarkasi Riau yang telah dicangkankan sejak tahun 2012 lalu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Provinsi Riau, Kamis (21/1) di ruang Komisi DPRD Riau.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komis E DPRD Riau, H Masnur SH, dihadiri anggota komisi E, Kakanwil Kemenag Provinsi Riau, Drs H Tarmisi Tohor MA, Kepala Biro Kesra Provinsi Riau, pihak biro tata pemerintahan Provinsi Riau, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kasi- kasi pada bidang PHU Kanwil Kemenag Riau.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, berupaya menyatukan perspesi dan menindaklanjuti keseriusan Provinsi Riau untuk membangun embarkasi sendiri. Karena, untuk pembangunan Embakrasi Riau, Pemerintah Provinsi Riau telah menghibahkan tanah seluas 4 ha yang terletak di Jalan Citra Labersa.
“Secara regulasi dan jumlah jamaah, Provinsi Riau sudah memenuhi syarat untuk membangun embarkasi sendiri. Namun yang perlu dipersiapkan saat ini Infrastruktur embarkasi, run way bandara untuk pesawat bersayap lebar, dan dukungan semua pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, perhubungan, HAM, dan DPRD Riau,” jelas Tarmizi.
Menurutnya, Kementerian Agama perlu kekuatan penuh dengan bersinergi dengan semua pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan embarkasi Riau. Setelah semua pihak mendukung, langkah selanjutnya adalah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama untuk memaparkan kesiapan Provinsi Riau untuk mendirikan embarkasi sendiri.
“Keinginan untuk membangun embarkasi Riau ini dalam rangka untuk mengefesiensikan waktu dan jarak keberangkatan jamaah haji dari daerah ke embarkasi, selain untuk efesiensi anggaran. Dimana, untuk pemberangkatan calon jamaah haji ke embarkasi Batam, menghabiskan dana sekitar Rp.15,6 M setiap tahunnya, baik melalui dana bantuan pemerintah maupun dana pribadi jamaah bersangkutan. Kalau ini kita kumpulkan, dalam beberapa tahun kita sudah bisa membangun embarkasi yang representative di Riau ini,” tegasnya.
Ditambahkan Kabid PHU Kanwil Kemenag Riau, HM Aziz MM, MA, untuk pembangunan embarkasi Riau Kementerian Agama pusat telah menyediakan anggaran sekitar Rp205 M. Namun dana tersebut belum bisa dikucurkan karena tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan embarkasi Riau masih atas nama Provinsi Riau belum dibalik nama ke Kementerian Agama Riau.
“Kalau tanah hibah itu sudah atas nama Kemenag Riau, baru bisa kita usulkan pencairan dana untuk pembangunan embarkasi. Selain itu, jika tenah hibah tersebut masih atas nama provinsi Riau, kedepan akan terkendala permasalahan renovasi dan lain sebagainya, karena masih bukan asset Kemenag,” jelas Aziz.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Riau, H Masnur SH, mengakui rencana pembangunan embarkasi Riau yang sudah digembar gemborkan pada masa pemerintah Rusli Zainal stagnan, sehingga perlu ditindak lanjuti kembali agar rencana pembangunan tersebut dapat terealisasi demi mengoptimalkan pelayanan terhadap calon jamaah haji dimasa yang akan datang.
Menurutnyam perlu kesepakatan bersama antara Komisi E DPRD Riau bersama Kementerian Agama Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait lainnya untuk mematangkan rencana pembangunan embarkasi Riau, apakah menggunakan system budget sharing, atau bagi hasil dan sebagainya.
“Kita akan lakukan study kelayakan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan embarkasi ini, sehingga dapat di follow up pada APBD Perubahan atau pada anggaran 2017 mendatang. Setelah ini, kita akan jadwalkan lagi pertemuan secepatnya, dan pada pertemuan nanti kita mau Kemenag Riau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, proposal dan lain sebagainya,” ungkapnya. “Saya mau embarkasi haji terwujud pada legislative priode ini,” tegasnya. (mus)