Riau (Inmas) – Tahun 2019 ini anggaran SBSN diprioritaskan untuk membangun madrasah. Meskipun baru mampu mengcover alokasi pembiayaannya sebanyak 10 persen saja secara nasional, namun langkah dan upaya pemerintah melalui Kemenag dalam infrastruktur sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tahun lalu saja , alokasi SBSN ditujukan untuk dua madrasah. "MAN I dan MAN IC Alhamdulillah tuntas 100 persen hingga akhir tahun 2018", jelas Elwizar. Tahun ini ada tiga madrasah yang mendapatkan bantuan dana SBSN untuk madrasah di Riau, ungkap Elwizar saat memimpin rapat.
Pihak ULP Kanwil Kemenag Riau akan terus melakukan koordinasi ke Kemenag pusat. Rapat ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana persiapan masing masing KUA dan madrasah yang mendapatkan proyek bantuan SBSN ini.
Ia menegaskan untuk konsultan proyek SBSN ini harus dipegang oleh perusahaan yang mumpuni dan kredibel.”Yang pasti, jika perusahaan itu berkualitas, logis, terbaik dan berpengalaman, perusahaan itulah yang layak menang, dan itu yang akan kita pakai, jangan sampai teman di UKPBJ bermain main dalam hal ini”, tegas Elwizar selaku Kepala ULP Kanwil Kemenag Riau.
 “Kalau pemenangnya diluar kota ,kita harus meninjau langsung kantor perusahaan tersebut ke lokasi guna memastikan otentitas dan legalitas perusahaan bukan abal abal dan jauh dari profesional”, tegasnya.
Tim ULP Erdi mengungkapkan terkait pelaksanaan pembangunan SBSN ini lebih baik menggunakan pendamping dari pihak BPKP saja, ia menilai hal itu akan lebih aman. “Jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan nantinya”, sarannya. Terkait itu kita perlu hadirkan juga pihak TPT dalam proyek SBSN ini, lanjutnya.
Tak mungkin edaran mengalahkan Perpres, sambung Ahmad Zakir tim ULP lainnya. "Maka perlu kita segerakan nomenklatur yang terbaru, untuk sementara bersabar dulu, jika belum kita gunakan saja UKPBJ di instansi lain atau menggunakan ULP yang lama. “ Yang perlu kita ingat harus sesuai dengan Permen PU No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung negara”, sebutnya.
Kemad MAN I Marzuki yang turut hadir pada rapat itu mengharapkan untuk semua pihak terkait melakukan percepatan realisasi pencairan dana SBSN, sekalipun harus menggunakan ULP dulu. Alokasi dana yang diterima pihaknya sebesar 3,,2 milliard diharapkan setelah Februari sudah bisa melakukan lelang perencanaan, apalagi untuk pengerjaan fisik yang cukup besar sebanyak tiga lantai, maka perlu dipercepat. “Kalau bisa kita melakukan pendampingan dengan menggandeng BPKP, Irjen atau BPK”, ucapnya memberi saran pada rapat yang semakin alot. Khusus madrasah kami meminta untuk mendapatkan pendampingan, jadi kami harapkan Kanwil bisa mengkoordinasikan hal ini kepada pihak terkait, termasuk lembaga hukumnya, jelas Marzuki.
Hal berbeda diungkapkan Elvi Susanti MPd selaku PPK MAN 1. Ia memaparkan alolasi anggaran SBSN untuk MAN I senilai Rp. 3 236.295.000 untuk tiga lantai, 1 untuk parkir dan dua lainnya untuk asrama. “Pihaknya mengaku sudah menginput ke SIRUP, selanjutnya untuk perencanaan dan pengawasan kita menggunakan surat edaran dari Sekjen, kita gunakan dulu ULP yang ada sekarang sembari berjalannya pembentukan UKPBJ. Begitu pula PPK MAN II Uyun Fitri Andila S Sos memaparkan dana SBN yang akan dieksekusi untuk penyelenggaraan dana SBSN MAN II Tahun ini sebesar Rp. 3,028.023.000 untuk pembangunan asrama siswa.
PPK MAN IC Siak Kameliana mengungkapkan tahun lalu mendapatkan alokasi Dana SBSN  senilai 7 miliar untuk dua bangunan perpustakaan dan ruangan guru. Untuk tahun 2019 ini Ia mengaku mengalami peningkatan, sedikitnya  sebanyak Rp. 9.751.963.000 untuk gedung pusat pelayanan kegiatan siswa dan satu unit gedung asrama guru.
Saat ini pihaknya masih sedang menunggu nomenklatur dari pusat. "Besaran untuk MAN IC Riau kalau dilihat dari skala Provinsimungkin besar, tapi untuk skala nasional kita ini mendapatkan alokasi anggaran di nomor dua terkecil.”Kami akan menunggu hingga akhir Februari ini, karena tidak bisa ngebut menjalankannya tanpa prosedur, jangan sampai gegabah sesuai instruksi pusat”, ucapnya
Sebagai informasi hadir pada rapat, Kakankemenag, jajaran Kasi dilingkungan Bimas Islam, Kepala Madrasah, Tim UKPBJ (ULP), dan operator BMN.(vera)