Riau (Inmas) – Intruksi menag RI Lukman Hakim Syaifuddin agar semua layanan dilakukan berbasis online dan dipadukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag disambut baik oleh Kanwil Kemenag Riau. Karenanya secara khusus pada Senin (23/10) sore Kanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA didampingi Kabag TU Drs H Mahyudin MA menggelar rapat persiapan layanan ini dengan mengumpulkan para Kabid dan Kasubbag di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Pada rapat tersebut Tarjoko selaku Pembimas Budha mengatakan, PTSP harus di handle oleh tenaga profesional, artinya tidak harus masing masing dari bidang, subbag maupun pembimas aktif sebagai tim PTSP. “Jadi tidak harus melibatkan utuh, namun untuk sekedar mengarahkan tidak apa apa,namun tim PTSP harus jelimet dan bener menegetahui secara keseluruhan urusan Undang ataupun regulasi lainnya, meskipun ia bukan seorang budhis”, tegasnya.
Masalahnya kita pimpinan tidak setiap hari bisa dipastikan berada dikantor, jadi harus ada yang stand by untuk hal hal yang prinsip. Apalagi dalam PTSP ini ada sebanyak 22 SOP, maka harus sesuai dengan roadmap dan SOP yang sudah disiapkan oleh tim Kemenag RI, tentu hal ini perlu disiapkan secara matang dan jelas untuk menjadi pedoman semua bidang, pembimas dan subbag. “Bila perlu dilengkapi dengan berupa brosur dan iklan pelayanan”, ujarnya lagi. “Tim PTSP ini harus benar benar orang yang berwawasan luas dan pintar pintar, terangnya memberi saran.  Maka ini perlu pengkajian lebih dalam, dan dilakukan secara intensif siapa yang akan menjadi dominan di PTSP ini.
Tarjoko menambahkan khusus untuk PTSP ini cukup dihandle di Sekjen dan bidang bidang dan Pembimas yang mengbackup, ujar Tarjoko mengusulkan. “Pada prinsipnya saya sangat setuju dan senang dengan apa yang menjadi program unggulan kita nanti, karena dengan demikian pelayanan kita kepada masyarakat semakin baik dan berkualitas”, ungkapnya. Dan yang tak kalah penting untuk diingat adalah perlu dipikirkan dengan matang bagaimana proses kinerja dan SDMnya terang Tarjoko.
Hal berbeda diungkapkan oleh H Anasri pada rapat, menurutnya jika dilihat dari sisi yuridis, PTSP ini harus kita tinjau ulang sudah sampai dimana berjalannya di Kemenag. Dengan kata lain, apakah sudah sampai dimana dan seperti apa intruksi ini. “Pun ketika kita harus mengeluarkan anggaran untuk belanja modal untuk layanan ini, kita juga harus tinjau sisi yuridisnya. “Tela’ah yang paling menentukan itu adalah dari aspek hukumnya, jadi memang harus ada yang mengkaji tentang ini”, tekannya.
Contohkan saja untuk izin tinggal orang asing perlu kejelasan seperti apa sistem yang akan kita lakukan nanti, sambung Anasri mengingat perlu pengawasan yang optimal terhadap hal ini, sehingga nanti tidak akan tumpang tindih dengan rutinitas pekerjaan kita sehari hari. “Ketika aspek hukum di pakai, tentu orang hukum juga sangat perlu dalam mendukung program PTSP ini”, jelas Anasri.
Semakin alot, Kasubbag Inmas mencontohkan PTSP yang berada di Jogja, yang juga merupakan Pilot projectnya PTSP setelah diresmikan oleh Menag RI beberapa waktu lalu. Menurutnya ada satu orang khusus yang melayani berbagai konsultasi nantinya, dan satu orang lainnya hanya sebagai penerima dari hasil pelayanan yang sudah dilakukan oleh recepcionist tadi. Jadi disana sifatnya hanya melayani, sementara untuk yang bertugas mengantarkan ke masing masing bidang ada lagi SDMnya”, sebutnya.
Kanwil Kemenag Riau, menyatakan kegiatan PTSP ini dipastikan tidak akan mematikan kegiatan kerja harian pada bidang bidang maupun masing masing subbag. Sepakat dengan Pembimas Budha, menurut Ahmad Supardi tim PTSP harus mememiliki kecerdasan dan wawasan yang luas, harus memiliki attitude yang tinggi dan pelayanan yang ramah. Intinya pelayanan satu pintu harus berjalan secara transparan, efektif, dan efisien nantinya.
Ahmad menargetkan layanan itu sudah bisa diwujudkan di Tahun 2017, “Jika bisa Maret tahun depan sudah bisa kita tuntaskan, sehingga bisa diresmikan oleh Menag RI, seperti Jogjakarta yang telah menindaklanjuti pelayanan PTSP ini” tandas Ahmad Supardi.(vera/faj)