Riau (Inmas) – Program Indonesia Pintar melalui KIP (kartu Indonesia Pintar) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk membantu anak keluarga agar tidak putus sekolah. Untuk itu Mewakili Gubernur Riau Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyatakan mendukung sepenuhnya program PIP yang dilakukan oleh tiga basis Kementerian, Kemendikbud Kemenag dan Kemensos. “Atas nama Pemerintah Riau kami mengucapkan selamat datang kepada anggota BPK RI, DPR RI dan Sekjen Kemenag RI di Bumi Melayu beserta tim sekaligus ucapan terimakasih atas diamanahkannya Riau sebagai penyelenggara acara yang sangat luar biasa Program Indonesia Pintar”, ungkapnya membacakan sambutan Gubernur Riau pada acara PIP Provinsi Riau di Balai Serindit jalan Diponegoro pekanbaru, Senin (21/01).
Ahmad hijazi menjelaskan Pendidikan merupakan Pilar pembangunan bangsa. Terlebih lagi berkenaan dengan PIP yang merupakan salah satu wasilah yang akan diharapkan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pendidikan merupakan kata kunci membangun manusia yang mampu membangun peradaban, maju mundurnya suatu bangsa ditentukan bagaimana negara tersebut menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakatnya”, ujarnya.
Menurutnya salah satu penghambat program pendidikan di Indonesia adalah kemiskinan yang masih dirasakan di tengah masyarakat, kesulitan hidup di sebagian masyarakat ini menjadi faktor utama terhambatnya anak didik mendapatkan pendidikan. Padahal setiap tahun, biaya hidup terus meningkat karena adanya inflasi. “Kondisi ini juga dirasakan masyarakat Riau”, sebutnya. “Menjadi negara yang terhormat hanya dengan menata pendidikan lebih baik lagi”, sebutnya lagi.
Apalagi, dilihat dari segi geografis Provinsi Riau sendiri terdiri dari wilayah daratan dan lautan dan pulau pulau pesisir yang masih mengalami keterbatasan akses, baik transportasi maupun akses terhadap pendidikan, sambung Ahmad Hijazi. Menyikapi hal itu pihaknya mengaku telah berupaya keras untuk menekan dan mengatasi angka putus sekolah dengan berbagai program pendidikan. “Upaya ini cukup membuahkan hasil yang cukup signifikan dari tahun ke tahun”, tuturnya.
Terbukti menurut data statistik, pendidikan di Riau mengalami penurunan angka putus sekolah tercatat sebanyak 5224 orang pada tahun 2016, pada Tahun 2017 hanya menyisakan 713 orang saja . Hal tersebut dapat diwujudkan karena sinergitas program pendidikan yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kab/kota.
Terkait hal itu peran Kemenag Riau beserta jajaran tentu tak bisa dinafikan, sangat diperhitungkan. “Berdasarkan data dari Kanwil Kemenag Riau, madrasah swasta yang tersebar diberbagai kab/kota, umumnya mengaku masyarakat miskin, khususnya yang berada di pulau terluar dan berbatasan”, ujarnya. Namun demikian, bukan berarti madrasah di Riau tidak berkualitas, terbukti pada olimpiade nasional Tahun 2018 madrasah Riau berhasil menyumbangkan satu satunya medali emas pada kancah nasional, bahkan mewakili Indonesia pada olimpiade internasional di Rusia”, ungkapnya.
Ahmad Hijazi menegaskan Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan jembatan pendukung bagi anak bangsa menuju masa depan emas menuju negeri yang gemilang, cemerlang dan terbilang. Melalui PIP anak didik mendapatkan manfaat besar, karena melalui program ini keluarga yang tergolong rumah tangga miskin, santri korban musibah bencana atau siswa yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan bisa diatasi , setidaknya meringankan biaya personal pendidikan siswa miskin tersebut.
“Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas, hingga orang tua anak didik berkecukupan, anak anak Indonesia harus menggunakan bantuan ini dengan baik, sehingga memiliki kesempatan mengenyam pendidikan, meski bantuan ini belum mampu meng-cover seluruh siswa kurang mampu ”, terangnya.
Lebih jauh lagi Ahmad Hijazi memaparkan Program ini dirancang untuk menjamin seluruh anak anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan hingga anak lulus jenjang pendidikan menengah.
Dihubungi terpisah, Ahmad Hijazi mengungkapkan PIP ini harus diselaraskan dengan kesiapan data. “Data itu harus valid, sesuai dengan penerima yang berhak sesuai ketentuan”, sebutnya. “Itu harus divalidasi dan diverifikasi”, ujarnya. Kedua, harus tepat sasaran, sehingga bermanfaat hadapi persoalan persoalan angka partisipasi murni dalam kaitannya dengan harapan sekolah yang menjadi target indikator bagi kemajuan sektor pendidikan.
Ketiga lanjutnya, dalam rangka mengatasi siswa miskin yang mereka itu cendrung bermasalah dari sisi keberlanjutan sekolah. “Ini bisa jadi trouble solving untuk memecahkan masalah masalah itu”, tukasnya. Dan hal ini merupakan upaya terpenting bagi upaya peningkatan pendidikan masyarakat, terutama menengah ke bawah.
Ahmad Hijazi menyebut capaian Program PIP dg KIP di Riau dalam beberapa tahun ini sudah mencapai sasaran, hanya saja dari sisi cakupan perluasan masih ada lagi kelompok siswa yang selama ini terbatas dari segi jumlah yang tersedia, maka perlu diperluas lagi.
Ia menitipkan harapan besar ke Kemenag, akan ada perluasan cakupan dengan menambah jumlah artinya Kanwil kemenag beserta jajarannya harus sudah mulai menginventarisir data data yang berhak mendapatkan dana program itu, terutama diperluas untuk madrasah2 yang ada dipinggiran, pelosok, pesisir, yang sulit akses sehingga mereka betul betul dapat terfasilitasi.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Anggota V BPK RI beserta Tim Auditor V , Anggota DPR RI Komisi XI, Sekdaprov Riau, Bupati/Walikota se Riau, BPK Provinsi Riau, Rektor UIN Suska Riau, Plt Kakanwil Kemenag, Kankemenag Kab/Kota, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Kemad se-Riau.(vera/adi/Anto/Faj/ana)