Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Kediklatan Tahun 2018

Riau (Inmas) - Pengembangan kompetensi menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan publik yang bersih melayani. Sejumlah program yang telah dibuat Diklat Tenaga Administrasi maupun Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan selama ini masih perlu terus dipetakan dan dialokasikan sesuai kebutuhan. 

Maka pada Tanggal 27 s.d 2 Maret 2018 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kediklatan Tahun 2018 di Hotel Grand Jatra Pekanbaru. Dimana pada Tahun ini Riau yang dinobatkan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

Dr H Mahsusi MM selaku Kapusdiklat Kemenag RI menyatakan rakor ini bertujuan untuk mengsinergikan beberapa hal urgen. Diantaranya dalam upaya melakukan reformasi kediklatan, pembenahan dalam berbagai hal sesuai dengan regulasi yang terkini dan terbaru.

Pihaknya mengaku sengaja menghadirkan tiga komponen yang diyakini akan mendukung program kediklatan Kemenag yaitu pihak Tenaga Pusdiklat Teknis  Pendidikan Keagamaan, Kepala Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia, dan Kasubbag ortala Kepegawaian pada masing masing Kanwil se-Indonesia. 

Sehubungan dengan itu lanjut Mahsusi, diharapkan pihak penyelenggara diklat dengan para stake holder bisa bersinergi dalam menetapkan suatu tujuan, yaitu mewujudkan SDM Kemenag yang profesional, handal, mampu memenuhi persyaratan sebuah jabatan."Pada akhirnya hal itulah yang bisa meningkatkan etos kerja yang lebih baik kedepan dan mendongkrak kinerja ASN Kemenag", terangnya.

Ia mengharapkan, berangkat dari hasil rapat dengan pejabat eselon I  rakor dengan Kanwil se-Indonesia, rakor dengan para Kabag, Kabid dan Pembimas. Pihaknya menilai yang merupakan stake holder untuk kediklatan adalah Kasubbag Ortala Kepegawaian. "Kami menilai mereka lah yang memiliki data riil tentang SDM Kemenag yang akan mendukung kerja Pusdiklat", ucap pejabat kelahiran Nganjuk tersebut,

Menanggapi hal itu Kakanwil Kemenag Riau, sangat apresiatif atas terlaksananya kegiatan rakor tersebut di Riau. Dimana 14 Kepala Balai Diklat Keagamaan yang di Indonesia, ditambah dengan pejabat dari pusat, dan Kasubbag Ortala masing masing Kanwil, dan sejumlah Widyaiswara turut hadir pada rakor berskala nasional ini di Provinsi Riau.

"Balai Diklat masih terbatas, sementara ada 34 provinsi di Indonesia, saya menilai sangat layak setiap provinsi itu ada balai diklatnya", jelas AHS. Dengan begitu kesempatan para ASN mengikuti diklat cukup besar kedepan. "Untuk pegawai Kemenag di Riau saja sudah mencapai 3800, itu baru kantor saja, belum lagi pegawai UIN, pegawai STAIN, guru honorer maupun PNS, penyuluh PNS maupun non PNS, tenaga tenaga teknis keagamaan seperti imam masjid bisa mencapai 18 ribu di Riau, terangnya. 

"Hal ini tentu menjadi tugas dan PR besar kita kedepan, bagaimana membenahi SDM sesuai dengan tusi dan kemampuannya, jangan sampai melenceng dari aturan yang berlaku",imbuhnya.

Ia menambahkan harapan output dari rakor ini nantinya dapat merumuskan tiga hal urgen antara lain : terkait kwantitas Balai Diklat yang dibutuhkan di Indonesia, terkait dengan materi diklat yang akan mendukung kualitas SDM ASN dan terakhir berapa kali kesempatan para ASN Kemenag bisa mengikuti diklat. "Idealnya setiap tahun masing masing pegawai musti mengikuti diklat, kenyataannya kan tidak",sebutnya lagi.

"Maka perlu duduk bersama membahas tentang tiga hal tersebut, sehingga rakor ini bisa menghadirkan terobosan baru yang akan mendongkrak kinerja ASN yang berkualitas sekaligus eksistensi Kemenag untuk ummat", tandas AHS.

Rakor yang dibuka langsung oleh Kapusdiklat pada pukul 21.15 menit ditandai dengan pemukulan gong dan disambut tepuk riuh seluruh peserta.(vera/adi)