Riau Akan Miliki Embarkasi Haji, Kemenag dan Pemprov Intens Bersinergi

Riau (Inmas) - Upaya besar Pemerintah Provinsi Riau untuk memiliki asrama haji Embarkasi sejak digagas tahun 2016 semakin tampak didepan mata. Hal itu dibuktikan dengan terlaksananya rakor antara Pemprov Riau dan Kemenag Riau pada Rabu (16/01) sore di Gedung Rusunawa tempat yang bakal menjadi asrama haji  Embarkasi Antara. Respons positif Dirjen PHU Kemenag RI menghasilkan sejumlah saran yang harus ditindaklanjuti melalui surat Dirjen nomor B-14005/DJ/DT.II.II/4/HJ.05/07/2019. 

Drs H Masrul Kasymi MSi selaku Kabiro Kesra Pemprov Riau menanggapi respons positif Kemenag melalui Dirjen PHU Kemenag RI terkait komitmen  Pemprov dan Kemenag untuk membangun Embarkasi Haji di Riau. Ia mengungkapkan hasil tindak lanjut dari rapat tersebut, pihaknya akan melihat kebutuhan masing  masing lembaga lembaga pemerintahan yang berkoordinasi dalam penyelenggaran Embarkasi ini baik itu imigrasi, pemda, Siskohat, maupun kesehatan . “Item item infrastruktur yang sudah disampaikan dalam rapat akan dicek jelang penetapan dari Menag Riau sebagai Embarkasi haji.

“Saat ini saja masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melihat langsung lokasi dan bilik bilik kantor pelayanan haji ini dengan kata lain infra strukturnya, sebutnya.

Setelahnya baru dibuat sejenis rangkaian urutan tanggung jawab masing masing lanjutnya menjelaskan. Ia menyebut mengingat lokasi untuk Embarkasi Haji Riau ini merupakan bangunan eks dari Gedung Pekan Olahraga Nasional yang diberikan kepada Pemprov dari Kemenpora, tentunya OPD yang bertanggungjawab menyelenggarakan adalah Dinas Pemukiman, sampai saat ini pun pengelolaan nya masih dipelihara oleh Dinas Perkim.

Setelah ini menjadi Embarkasi Antara maka kami akan memberikan kewenangan ini sepenuhnya kepada Kemenag  dalam hal pengelolaan BPIH hingga akan menjadi sempurna dari tahun ketahun, sebutnya.

“Inikan baru tahun pertama, kalau sudah disetujui Menteri Agama untuk dikeluarkan  penetapannya. Tahun pertama ini masih proses Antara, setelah penetapan ini berlanjut dari tahun ke tahun maka akan menjadi kewenangan Kemenag Provinsi Riau  selaku leading sektor”, ujar Masrul Kasymi.

Ia mengakui dari sefgi fsik gedung pihaknya akan melakukan penyempurnaan dengan mengalokasikan dana dari anggaran yang disediakan untuk sarana dan pra sarana asrama. “Dalam rapat telah dibahas, tidak bisa satu institusi atau satu Pemda saja, butuh dukungan dari banyak pihak termasuk Kemenag, Angkasa Pura, Imigrasi, Kepolisian, Satpol PP, dinas kesehatan pelabuhan, ulasnya. Semua lembaga ini harus bersinergi dalam mendukung terwujudnya Embarkasi Haji di Riau, ucapnya mengingatkan.

Sebelum penetapan BPIH Musim haji tahun ini, pihaknya mengaku telah merencanakan kepada seluruh institusi terkait yang mendapat dukungan anggaran dari  masing masing Kementerian. Seperti imigrasi untuk kebutuhan X-Ray, Dinas kesehatan untuk keperluan obat obatan, dapat memaksimalkan tugasnya masing masing, ujarnya mengurai lebih jauh lagi.

Diakuinya dalam upaya pembangunan ini pasti akan menemui hambatan dan tantangan untuk itu masing masing pihak harus siap untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi.”Koordinasi penting, dan ini adalah hambatan terbesar”, ungkapnya. Kendati demikian, kita tetap mengharapkan seluruh pihak ready, jangan sampai terlambat berkoordinasi dan mengsosialisasikan Embarkasi ini kepada masyarakat sambungnya. “Kita ingin masyarakat Riau juga peduli, dari beberapa dialog saya dengan masyarakat terkait ini banyak yang tidak tahu Embarkasi Antara itu apa, sehingga jika hal ini tidak bisa dimengerti dengan baik, tentu partisipasi dan dukungan tidak akan maksimal dari maayarakat. 

Hal tersebut akan sangat berdampak kepada membludaknya kwantitas jumlah jamaah, sementara kapasitas tampung dari Embarkasi ini tidaklah sebesar konsep  Embarkasi seumumnya. Selain itu Masrul  mengharapkan ada pengamanan dan pengawasan yang lebih baik dari struktur bentuk bangunan, listrik, maupun air bersih, termasuk juga dalam hal penerbangan seperti gangguan cuaca dan keterlambatan penerbangan sebutnya memcontohkan. Persyaratan penetapan Embarkasi haji Antara ini juga dijelaskan oleh Masrul Kasymi, bahwa kapasitas bandara menjadi salah satu syarat utama untuk Embarkasi ini. Bahkan syarat utama menjadi Embarkasi penuh, panjang landasan bandara minimal sepanjang 3000 km, sementara saat ini Bandara Riau belum Sampai, baru 2600. “Untuk kebutuhan bandara ini pihaknya meminta partisipasi dan dukungan Dinas Perhubungan dan pihak pusat untuk penambahan jalur runway bandara. “Insyaallah jika kita berkomitmen kuat, dalam waktu tiga tahun saya optimis Embarkasi ini bisa menjadi Embarkasi haji penuh”, ucapnya.

Apalagi jamaah tentu ingin excellent, ingin sempurna tidak ada keluhan, ini akan repot dan menjadi besar ceritanya nanti jika masyarakat tidak puas dengan layanan yang diberikan. Kelemahan seperti ini perlu kita eliminier dari sekarang, dengan melaksanakan koordinasi intens, rapat seluruh pihak terkait dan saling berbagi informasi secara berkesinambungan.

“Yang pertama ini kan berat, maka pihaknya berharap Riau bisa meniru konsep dari daerah lain seperti Jambi, Lampung dan Bengkulu. Pihaknya mengatakan studi yang dilakukan di tiga daerah itu diharapkan  Riau mampu mengadopsi pengalaman pengalaman mereka. 

Terakhir Ia menumpangkan harapan besar kepada seluruh pihak, agar Embarkasi Antara Riau ini kelak akan menjadi Embarkasi penuh, bukan hanya sebagai Embarkasi sementara. “Karena inilah yang didambakan masyarakat Riau selama ini, jamaah bisa langsung terbang Ke Mekkah maupun Madinah, tidak perlu ke Batam lagi. “Dari sekarang kita telah siapkan asrama yang representatif guna mengurangi keluhan jamaah, koordinasi dengan tim BPIH, tinggal menunggu waktu, insyaallah pada waktu yang akan datang hadir Embarkasi haji  penuh di negeri yang kita cintai ini”, harapnya mengakhiri bincang.(Vera/Adi/Anto)