Pekanbaru (Inmas)- Realisasi anggaran di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun Anggaran mencapai 91, 68 % dengan total pagu 1,3 T lebih. Realisasi tersebut naik sekitar 1,05 % dibandingkan realisasi tahun 2014 yang hanya 90,63 %.
Realisasi tahun 2015 tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial dengan serapan paling tinggi pada unit Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar 95,82 %. Pendis 93,76 %, Bimas Hindu 92,15 %, Bimas Katolik 91,92 %, Bimas Buddha 86,98 %, Bimas Kristen 86,01 %, Sekjen 85, 36 % dan Bimas Islam sebesar 78,12 %.
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Riau, H Anasri S Ag, M Pd, Senin (29/2) mengatakan, peningkatan realisasi anggaran tersebut karena pada 2015 tidak ada anggaran yang ditahan, semua bisa dilaksanakan. Selain itu belejar dari tahun sebelumnya dimana realisasi hanya sekitar 90,63 %, maka setiap per empat bulan dilakukan evaluasi dalam rangka mempercepat serapan anggaran.
“Kalau ada kendala, baik dalam proses pencairan atau regulasi, langsung kita koordinasikan untuk dicarikan jalan keluarnya,” jelas Anas.
Dengan angka realisasi 91, 68 % kata masih terbilang rendah dari target. Rendahnya realisasi anggaran satker di lingkungan Kementerian Agama tahun 2015, kata Anas, disebabkan beberapa factor. Diantaranya karena terjadinya penghematan perjalanan dinas diseluruh bidang/ sekjen. Alokasi pagu akun 51 Bimas Islam saat direvisi menjadi sekitar 20 M, padahal yang dibutuhkan 9- 7 M sehingga tidak terserap secara total.
“Selain itu, tunjangan kinerja juga tidak terserap secara total, untuk CPNS yang lulus telah dianggarkan di Sekjen, dan ternyata juga sudah tersedia di Bidang masing- masing selama 12 bulan, dibayarkan 6 bulan. Otomatis bersisa cukup banyak, sehingga termasuk penyumbang terbesar dalam rendahnya serapan anggaran,” ungkapnya.
Untuk tahun 2016 mendatang, Ia menargetkan reaslisasi anggaran dapat mencapai 95 %. Apalagi sejak awal tahun pengelolaan anggaran telah disebar di masing- masing program atau unit, sehingga pencairan anggaran dapat dikontrol oleh masing- masing unit kerja.
“Sebenarnya pengujian SPM tetap menjadi tupoksi Subbag Perencanaan dan Keuangan, karena jika diserahkan kepada unit masing- masing tugas mereka akan terasa berat. Namun untuk beberapa bulan kedepan kita coba saja liat, semoga semua program bisa berjalan dengan baik sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2016,” harapnya. (mus)