Riau (Inmas) - Minggu (08/10), Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Drs H Ahmad Supardi MA menjadi salah satu narasumber pada hari kedua berlangsungnya acara Rakor Wilayah (Rakorwil) Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau di Hotel Daffam Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang peserta se-Riau itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammdiyah, dilanjutkan dengan laporan ketua panitia oleh Drs Abdurrahman MPd.
Dalam materi tentang Kebijakan pendidikan madrasah di Riau Ahmad Supardi mengungkapkan 80 persen anggaran yang ada di Kemenag diprioritaskan untuk dana pendidikan. Dan selebihnya lagi diperuntukkan untuk program kemenag dalam meningkatkan kualitas kerukukan umat beragama, pelayanan ibadah haji, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tahun ini anggaran Kemenag Riau sekitar 940 milliyard lebih se-Provinsi Riau. Maka jelas secara prinsip Kemenag itu mengalokasikan anggaran itu terbesar adalah untuk sektor pendidikan, ujarnya. Ia mengungkap tiga jenis pendidikan yang dibina Kemenag. Pertama, pendidikan umum yang berciri khas agama atau dengan istilah yang lebih familiar lagi biasa disebut dengan madrasah. Artinya segala mata pelajaran yang ada di sekolah umum juga dipelajari di madrasah, namun yang membedakan adalah mata pelajaran agama yang menjadi ciri khas madrasah.diantaranya Alquran Hadis, Akhlak, Fiqih Islam, dan Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab sebutnya mencontohkan.
Kedua, pendidikan keagamaan yang kita kenal dengan pondok pesantren. Pondok ini memang khusus agama, terangnya. Terakhir, Pendidikan Agama di sekolah, artinya mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA wajib ada memuat pendidikan agama. Sementara pendidikan agama itu dibawah pembinaan Kemenag, ucapnya memaparkan.
Ia menilai perbedaan antara sekolah yang berada dibawah naungan Kemenag dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan terletak pada persentase status penegerian sekolah. "Di Kemenag hanya 10 persen madrasah yang berstatus negeri, 90 persen lagi itu masih berstatus swasta, sementara sekolah dibawah naungan Dinas pendidikan sekolah yang berstatus negeri itu sudah mencapai 80 hingga 90 persen, justru 10 persen sisanya yang swasta", sebutnya membandingkan.
Hingga kini, kemenag Punya Raudathul cukup banyak, tercatat sekitar 396 RA yang ada di Riau tidak ada satupun yang negeri, semuanya swasta. Begitu pula Madrasah Ibtidaiyyah yang sejajar dengan SD berjumlah 410, yang negeri hanya 18 madrasah, 392 itu swasta. Ia menilai jumlah ini pun masih sangat kurang, karena idealnya di setiap desa harus ada ibtidaiyyah, minimal satu perdesa. Sama halnya dengan SD disetiap desa pasti ada, ujarnya. Ini baru tingkat sekolah dasar, ucapnya.
Sementara untuk Madrasah Tsanawiyah yang berjumlah 574, yang negeri hanya 53 madrasah, sisanya masih swasta. Dari Madrasah Aliyah yang ada sebanyak 373, yang negeri hanya 19 madrasah, 254 lagi masih swasta.Jika dipersentase, dari sekolah formal yang ada sebanyak 1653, yang negeri hanya 70 madrasah, hanya 5,56 persen madrasah yang berstatus negeri, tidak sampai 10 persen", ucap nya.
Terkait dengan jumlah guru yang sudah berstatus PNS. Dari 1334 guru RA yang ada di Kemenag, yang telah PNS itu baru 23 orang guru, 1311 orang lagi non PNS. Guru MI yang berjumlah sebanyak 3513 yang telah PNS hanya 568 orang , sisanya sebanyak 2947 masih kategori non PNS. Di MTsN kita punya 7383 guru, yang PNS hanya 1057 orang, sisanya non PNS. Begitu pula 1386 guru di MA yang ada di Riau, cuma 507 yang PNS dan sisanya Non PNS, ucapnya lirih.
Maka sekolah yang berada di bawah payung Kemenag, secara kelembagaan jelas dikelola oleh masyarakat, dan gurunya pun 86 persen dikelola dan bentuk hasil partisipasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat jauh lebih besar ketimbang apa yang telah dilakukan pemerintah.
Ia mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menegerikan madrasah yang ada di Riau. Saat ini ada 18 madrasah yang ada di Riau yang akan dinegerikan. Untuk saat ini beberapa madrasah yang berdiri diatas tanah wakaf tidak bisa dinegerikan, kecuali sudah dihibahkan. Selain itu pihaknya tengah berupaya mengembangkan Madrasah cendikiawan. Ia berharap kedepan, secara kualitas maupun kuantitas MAN IC ini bisa lebih ketimbang MAN biasa.
Lanjut, bahkan saat ini pihaknya tengah berupaya mendirikan MAN Kejuruan, di Riau telah ada lima MA kejuruan yang salah satunya saat ini sedang dalam proses garapan di Rohul. Ia berharap kedepan siswa madrasah kejuruan bisa mencetak generasi yang tidak hanya mumpuni dalam Ilmu agamanya namun juga memiliki skill dan keahlian yang memiliki nilai jual lebih untuk masyarakat, tandasnya.
Hadir pada rakor itu Ketua Majelis Dikdasmen PWM Riau Ir Indra Hasan MT, Ketua PWM Riau Drs H Wan Abu Bakar MS MSi, Ketua Majelis DikDasmen PP Muhammadiyah Dr H Sungkowo, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Riau Drs H Werkanis MPd.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh Seluruh Kepala Sekolah Muhammadiyah yang di Riau, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Dr H Sungkowo Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah, Prof Dr H Isjoni MPd dan Drs H Irman Majid MA.(vera/faj)