Pekanbaru (Inmas) – Mengawali Tahun 2017, Kanwil Kemenag Riau melalui Bidang Pendidikan Madrasah mengadakan kegiatan rapat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan madrasah di Provinsi Riau di Aula lantai II, Rabu (25/01). Acara yang dihadiri seluruh Kepala Madrasah dan kasi se-Provinsi Riau, dipimpin langsung oleh H Asmuni selaku kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Riau.
Kabid Pendidikan Madrasah Drs H Asmuni menuturkan tujuan kegiatan rapat ini dilaksanakan dalam rangka percepatan dan pertemuan dengan seluruh satker dari madrasah dan Kasi Kab/kota se-Provinsi Riau untuk mengevaluasi kinerja dari seluruh lembaga negeri dan swasta, mengingat banyaknya hal teknis yang harus dipersiapkan secara optimal. Kegiatan ini sengaja kami laksanakan diawal tahun, mengingat juga banyak hal teknis yang harus dikomunikasikan dengan Kepala Madrasah (MI,MTS,MA) dan Kasi di lingkungan Kanwil Kemenag Riau, katanya.
Diawal sambutan sekaligus arahannya pada kegiatan rakor dengan para Kamad dan kasi di lingkungan Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA mengatakan 80 Persen anggaran Kemenag dialokasikan untuk dana pendidikan. Sesuai dengan PMK nomor 168 Tahun 2015 proses pencairan dana BOS menjadi lebih mudah sekarang. Komitmen kami sebelumnya dari hasil rapat dengan para kasi, januari ini dana bos dapat dicairkan, ucapnya. Namun dari laporan yang saya terima hingga saat ini bulan Januari dana bos untuk madrasah belum dapat dicairkan sama sekali, untuk itu diharapkan bisa selesai februari ini. Jika ada juknis yang lalu, kita gunakan juknis yang lama tersebut sebagai pedoman, karena peruntukan dana operasional sekolah tersebut selama ini kerap terundur, bahkan hingga bulan Juni baru dibayarkan.
Ia melanjutkan, satu saja sekolah yang belum menyiapkan laporannya, maka seluruh madrasah belum bisa dilakukan pencairan dana bosnya. Ini terjadi tak lepas karena adanya pembaharuan anggaran dan sejumlah masalah teknis yang ditemukan dilapangan. Kakanwil meminta kepada stakeholder di lingkungan Kemenag Riau yang berkompeten menangani pencairan dana tersebut untuk sekarang dan kedepan didaerahkan kembali semua. Ini merupakan komitmen kami di Kanwil Kemenag Riau, hal ini berguna untuk bisa dipercepat pencairannya. Dana yang berkisar hampir 200 milliard kita daerahkan kembali, tegasnya. Pihaknya berharap pencairan dana bos agar segera bisa dirampungkan, karena hal ini menyangkut motivasi kinerja terhadap aparatur dan tenaga pendidik.
“Tidak ada alasan lagi bagi lembaga untuk lalai dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar dan kesejahteraan pegawai. “Maka kebijakan yang saya ambil bayarkan dana bos tersebut diawal, jika kedepan masih ditemukan pencairan dana tersebut di bulan Juni, kita siapkan saja SK pemberhentiannya sekalipun masih dalam aturan”, ucapnya menegaskan.
Selain membahas tentang penyerapan dana BOS, pada kesempatan itu Ahmad Supardi juga membahas tentang pembayaran sertifikasi. Dimana sertifikasi guru Kemenag merupakan tunjangan yang diberikan pada guru dibawah Kemenag atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bagi PNS mungkin pembayaran sertifikasi untuk jangka 1 kali dalam enam bulan seperti yang selama ini terjadi, mungkin tidak terlalu menjadi masalah, namun berbeda hal dengan tenaga honorer yang sangat mengharapkan pencairan sertifikasi tersebut, mereka sangat berharap bisa dibayarkan setiap bulan”, tekannya. Jika pun belum bisa direalisasikan setiap bulan, paling tidak satu kali dalam dua bulan, pesannya menambahkan. Begitu pula untuk bantuan siswa miskin, diharapkan bisa dibayarkan pada awal tahun ini juga, sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh mereka dengan baik. Jadi, modelnya kalau telat juga kita rapel diawal tahun, katanya. Dan hal ini semestinya untuk menjadi perhatian khusus dan catatan kedepan.
Kakanwil yang ramah dan murah senyum ini berpesan kepada seluruh kamad dan kasi yang mengikuti rakor.” Jika pencairan segala bentuk dana berjalan optimal maka akan sangat berkontribusi pada penyerapan anggaran Kemenag tahun ini. Beliau menggantungkan harapan supaya program dan kegiatan yang ada, kita lakukan dengan cara yang lebih profesional dan akuntabel, agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran kedepannya. Jika bisa kita lakukan sekarang mengapa harus ditunda nanti, jangan sampai aturan yang menyesuaikan kita, tapi kita sendirilah yang harus bisa menyesuaikan diri dengan aturan tersebut, imbuhnya.
Diakhir arahan Ahmad Supardi mengingatkan kembali, kepada seluruh aparatur tanpa terkecuali pejabat untuk selalu menerapkan lima nilai nilai budaya kerja Kemenag RI yang sudah seharusnya melekat dalam jiwa dan keseharian kita sebagai aparatur negara maupun khalifah dimuka bumi.(vera/ft.faj)