Jakarta (Inmas) – Materi keempat Pelatihan Teknis analisis Media Sosial untuk Komunikasi Publik Angkatan I menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi Prof Gati Gayatri MA sebagai narasumber.
Materi ini diulas usai materi Building Learning Commitment (BLC) yang diberikan oleh Nur Azizah Widyaswara Pusdiklat Balitbang SDM Kemenkominfo.
Mereka tampak serius dan antusias belajar bagaimana membedakan antara opini publik dan isu publik yang dipaparkan Gayatri.
Menurutnya seorang PR juga harus mampu membentuk opini publik yang baik dimana harus diiringi oleh perilaku organisasi yang baik.
Bahkan seorang humas (PR) harus mampu mengedukasi kebijakan organisasi secara tidak langsung, dengan memberikan pandangan secara konsisten dan berkelanjutan kepada pimpinan.
Profesor Gayatri mengedepankan pemahaman bahwa isu dan opini publik menjadi barang wajib untuk dipahami oleh pelaku humas pemerintah. Makanya menurutnya lumrah saja muncul anggapan bahwa tidak semua orang bisa menjadi seorang PR.
Lebih jauh Gayatri merinci seorang PR harus mampu mempengaruhi dan memahami tujuan organisasi, memahami profil demografis dan publik organisasi, profil psikologis dari publik organisasi. Selain itu juga paham siapa yang menjadi pemuka pendapat dan siapa si pembuat keputusan yang dapat membantu organisasi. Bahkan bagaimana seorang PR dapat menjangkau publik untuk menyampaikan informasi dan pesan pesan.
Gayatri menjelaskan Isu publik dan opini publik memiliki perbedaan yang signifikan. Isu publik adalah masalah masalah yang telah menimbulkan pengaruh pada publik. “Sifatnya tidak sepanjang waktu ia hanya berkembang pada periode tertentu,” ungkap wanita keibuan ini.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa opini publik lebih kepada pemikiran publik tentang sesuatu. Menurutnya isu publik bisa memancing opini publik dan opini publik bisa memancing kebijakan dari sebuah organisasi, lanjutnya.
Dalam materi yang diangkatnya “Isu dan Opini publik” pejabat yang juga mengabdi sebagai dosen ini juga menyinggung hal hal yang terkait dengan agenda setting, framing dan priming dan signing.
Lebih jauh, Gayatri juga mengupas urgennya sentiment analysis bagi humas pemerintah. Setidaknya ada tiga hal penting, yang bisa dielaborasi humas pemerintah dalam hal ini.
Pertama, melalui Sentiment Analysis bisa memonitor reputasi atau opini publik terhadap instansi atau brand program pemerintah melalui analisis tanggapan kognitif publik. “Terutama terhadap kebijakan dan program pemerintah”, ucapnya.
Kedua, dapat memberikan perspektif analitik bagi para praktisi humas pemerintah yang ingin mengetahui dan menanggapi opini publik.
Ketiga, membantu pejabat pemerintah yang ingin menulusuri sentiment yang disampaikan masyarakat terhadap ciri mereka.
Selama lima hari kedepan Senin hingga Jumat 17-21 Februari 2020 peserta akan mendapatkan sejumlah materi terkait sentiment analysis.(vera)