0 menit baca 0 %

Prahum Kemenag Dilantik, Plt Karo HDI Kemenag: Pranata Humas Wajib Kuasai Kebijakan Pemerintah

Ringkasan: Bogor (Inmas) Ali Rakhmad selaku Plt Karo HDI Kemenag RI turut memberikan bimbingan kepada seluruh JFT Pranata Humas Kemenag yang tengah mengikuti BIMTEK di hotel Swissbel, Bogor (21/11/19). 83 Pranata Humas yang baru saja dilantik oleh Sekjen Kemenag RI itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesi...

Bogor (Inmas) – Ali Rakhmad selaku Plt Karo HDI Kemenag RI turut memberikan bimbingan kepada seluruh JFT Pranata Humas Kemenag yang tengah mengikuti BIMTEK di hotel Swissbel, Bogor (21/11/19). 83 Pranata Humas yang baru saja dilantik oleh Sekjen Kemenag RI itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesia baik itu dari satker tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.

Dalam acara yang diadakan sampai 23 Nopember 2019 esok itu, Ali Rokhmad mengingatkan pranata humas harus bisa menampung aspirasi masyarakat. Adakalanya aspirasi itu terkait pendirian tempat ibadah. Oleh karena itu pelaku kehumasan wajib memahami kebijakan menteri  di bidang pendirian tempat ibadah, sambungnya. 

Ia juga menekankan terkait pembinaan umat beragama pranata humas harus mengerti kebijakan pemerintah di bidang peningkatan  kualitas kehidupan umat beragama, Pengangkatan penyuluh agama, Pencetakan kitab suci, bantuan kepada lembaga keagamaan, bantuan tempat ibadah.

“Karena kita akan mungkin memperkenalkan kebijakan dan menyebarkan pelurusan informasi tentang konflik yang terjadi di masyarakat”. Terangnya.

Kemudian soal isu terkait kerukunan beragama, deradikalisasi agama, ekstrim, moderasi beragama ia menyatakan perlunya menginformasikan  cara pandang, cara bersikap di dalam memahami nilai-nilai agama secara wasathaniyah (jalan tengah).

“ Moderasi sebagai proses. Dengan moderasi beragama akan lahir sikap beragama yang toleran, rukun dan damai dalam berbangsa dan bertanah air”. Harapnya.

Jebolan Doktor Univ Persada Indonesia itu pun memberi contoh soal pelayanan umat beragama, ada urusan KUA misalnya mengapa dipungut bayaran jika nikah di KUA. Oleh karena itu pranata humas diharapnya harus belajar agar bisa menerangkan.

“Sekarang lagi heboh terkait pencatatan nikah. Sebelum dilakukan pencatatan nikah di kementerian agama sudah ada pembinaan kurcatin. Ketika dikritik soal polemik sertifikat harus kita terima dengan legowo”. Imbaunya.

Tak lupa pejabat kelahiran Pati ini mengajak peserta Bimtek harus mampu membangun kepercayaan publik dengan kinerja kemuliaan. Kalau yang baik segera disebarkan. Kalau buruk  beritahu saya, seperti falsafah orang padang. Jangan sampai kinerja bagus tidak diberitakan. Jangan sampai orang tidak tahu kegiatan kemenag terus minta Kemenag dibubarkan.

Ia menyinggung karakter orang umumnya yang paling malas menyebarkan berita kalau gak ada dananya. Kecuali menjadi hobi. Menurutnya apa yang kita tulis, itulah yang kita kerjakan dan apa yang kita kerjakan, itulah yang kita tulis. 

“yang belum dibangun berita daerah yang bersifat inovasi harus dikembangkan dan diselaraskan juga tugas di daerah dengan pusat”. Pintanya.

Terakhir Ali Rokhmad menambahkan bahwa sekarang ini Kemenag menggalakkan moderasi beragama sebagai program penguatan di RPJM. Ia sudah meminta  litbang mencetak buku tersebut supaya bisa dibaca pranata Humas Kemenag se-Indonesia.(vera)