Riau (Inmas)- Dalam rangka memastikan semua dokumen dan laporan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terlengkapi secara keseluruhan, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian RI melakukan kunjungna Pra Audit BPK RI, Rabu (7/2/2018) di Aula Pertemuan Kanwil Kemenag Riau.
Hadir dalam acara Pra Audit BPK RI tersebut Inspektur Wilayah III Irjen Kemenag RI, Dr H Hilmi Muhammadiyah M SI dan Tim, Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA, Kabag TU Drs H Mahyudin MA, seluruh Kepala Bidang, Pembimas, Kasubbag, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Dr H Hilmi Muhammadiyah M SI dalam pemaparannya menyebutkan, 4 hal yang akan menjadi focus pemeriksaan BPK, yaitu SBSN, Perjalanan Dinas, kegiatan Fullboard, dan Laporan Keuangan yang harus sesuai dengan akuntansi pemerintah. Termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Fungsional Guru.
“Jika 4 hal tadi sudah sesuai standar akuntansi pemerintah, termasuk TPG nya, maka kita tidak akan berktributif pada penurunan WTP. Pertahankan WTP, karena WTP adalah marwah Kementerian Agama yang merupakan harga mati. Jangan sampai turun menjadi opini WTP dengan catatan dan sebagainya. Untuk itu, semua laporan- laporan keuangan harus dibenahi selengkap- lengkap mungkin,” tegasnya.
Ditambakan Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA, Pra Audit BPK oleh Tim Irjen akan sangat membantu dalam pencerahan menjelang pelaksanaan Audit PBK pada 13 Februari 2018. Terhadap kekurangan- kekurangan yang masih ada, untuk segera ditindak lanjuti.
“Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sharing dengan Tim Irjen, dan apa yang disampaikan oleh Pak Hilmi tadi, maka WTP akan tetap dapat kita bertahankan yang pada akhirnya akan akan berimplementasi pada nilai reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja kita,” ucapnya dan berharap agar 4 hal yang jadi focus pemeriksanaan, segera dipenuhi sehingga proses pengecekan BPK dapat berjalan dengan lancar tampa adanya temuan- temuan. (mus/eka/anto)