0 menit baca 0 %

Plt Kakanwil Minta DDWK di Riau DiPerbanyak Kedepan, Khususnya Diklat keuangan dan BMN

Ringkasan: Riau (Inmas) Setelah membuka secara resmi kegiatan Diklat DI Wilayah Kerja (DDWK) Etos Kerja Tingkat Dasar yang diselenggarakan BDK Padang, Plt Kakanwil Kemenag Riau Drs H Mahyudin MA memberikan materi kepada 36 peserta yang menjabat sebagai JFU di lingkungan Kanwil Kemenag Riau di Aula lantai II, S...

Riau (Inmas) – Setelah membuka secara resmi kegiatan Diklat DI Wilayah Kerja (DDWK) Etos Kerja Tingkat Dasar yang diselenggarakan BDK Padang, Plt Kakanwil Kemenag Riau Drs H Mahyudin MA memberikan materi kepada 36 peserta yang menjabat sebagai JFU di lingkungan Kanwil Kemenag Riau di Aula lantai II, Selasa ( 30/10) siang.

Dihubungi terpisah mahyudin mengatakan untuk Diklat di wilayah kerja ini pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dan permohonan kepada Pusdiklat Kemenag RI maupun BDK Padang agar DDWK ini diperbanyak di Provinsi Riau. “Kami berharap ASN Kemenag Riau yang belum pernah tersentuh oleh diklat bisa mengikuti diklat ini, karena kalau hanya mengandalkan undangan dari pusdiklat atau BDK Padang, tentu sangat terbatasm namun ketika di DDWK akan bisa menambah kwantitas peserta yang akan diikutkan”, tekannya.

Menurutnya diklat adalah sebuah hal urgen mengingat ketika kita jumpai pegawai yang tidak pernah mengikuti diklat, maka dia akan melaksanakan tugas berdasarkan pengalaman para pendahulunya, sementara kita tidak tahu, kualitas para pendahulunya tersebut benar atau salah. "Jika yang diikuti benar alhamdulillah jika tidak kan repot, bisa terjadi kekeliruan besar, karena tentunya tidak akan sesuai dengan aturan yang berkembang sekarang ini”, imbuhnya.

Kegiatan diklat merupakan langkah awal untuk bisa mengupdate informasi dan pengetahuan bahkan update pribadi sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada. “Kita tidak ingin hanya sampai disini, harapannya tentu akan ada DDWK dalam tema lain nantinya”, ucap Mahyudin. “Saya sebetulnya sudah lama berkeinginan akan ada DDWK yang terkait dengan keuangan, karena setiap tahun kita diaudit diperiksa, dan selalu saja ditemukan kelemahan tersebut termasuk juga BMN”, jelasnya.

Ia mengaku sudah menyampaikan permohonan tersebut ke Pusdiklat maupun BDK Padang, agar menjadi pertimbangan kedepan untuk bisa mengalokasikan diklat yang terkait dengan keuangan dan BMN di Provinsi Riau.(vera)