Riau (Inmas)- Peserta Ujian Nasional (UN) dari kalangan madrasah di Provinsi Riau pada tahun 2018 mencapai 45.714 siswa dengan rincian MI sebanyak 6991 anak, MTs sebanyak 27.858 anak dan MA sebanyak 10.865 anak. Sedangkan pelaksana UN berbasis komputer sebanyak 112 lembaga dari sekitar 800 lembaga, terdiri dari 11 MTsN, 16 MAN, 49 MTs Swasta dan 46 MAS.
Hal tersebut diungkapkan Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN UNBK/UNKP, USBN dan UAMBN tingkat MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2017/2018 se Provinsi Riau, Senin (5/2/2018) di Aula Utama Kanwil Kemenag Riau.
Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Kabag TU Drs H Mahyudin MA, Kabid Penmad Drs H Asmuni MA, Kepala Bidang, Kasi- Kasi pada bidang Penmad, kasi pendidikan Kemenag Kabupaten Kota, dan seluruh peserta rapat koordinasi dan sosialisasi UN UNBK/UNKP, USBN dan UAMBN tahun 2018.
Selain menekankan pentingkan mempersiapkan siswa menjelang UN, Ahmad Supardi, juga menekankan 4 pokok utama pendidikan yang harus dipersiapkan dan diperhatikan, yaitu Dana BOS, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Kinerja Guru PNS non sertifikasi, dan Gerakan Indonesia Pintar (GIP).
"Dana BOS cukup banyak berkisar lebih kurang Rp280 se Provinsi Riau baik yang negeri maupun swasta. Pada madrasah swasta insyaalah bisa dicairkan pada bulan Februari 2018 ini. Termasuk yang di madrasah negeri karena sudah dalam bentuk kegiatan tinggal melaksanakan kegiatan saja," jelasnya.
Sedangkan untuk TPG, tidak lagi dibenarkan pembayarannya 1 kali 3 bulan atau 1 kali 6 bulan. Tetapi harus dibayarkan sekali sebulan. TPG pada bulan Januari harus dibayarkan pada awal Februari. Jika kedapatan membayar TPG 1 kali 3 bulan, maka akan segera diberi teguran pertama. Untuk TPG non PNS dibayarkan sesuai inpassing.
Terkait dengan Tukin guru PNS non sertifikasi harus dibayarkan, untuk itu seluruh guru didata dan segera dibayarkan sesuai Tukin masing- masing. "Selama ini yang dibayar hanya sertifikasi guru PNS, sedangkan guru non PNS tidak di bayar apa-apa. Jika sertifikasi nya 1.500.000 dan tukinnya 4.000.000 maka selisihnya harus dibayarkan," ungkapnya.
GIP, tambah Ahmad Supardi, hendaknya disiapkan datanya tanpa menunggu kuota. Didata semua siswa yang miskin, dan segera laporkan ke jakarta.
Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Riau, Drs H Asmuni MA, menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala kasi kabupaten kota dan seluruh kepala madrasah negeri se Provinsi Riau yang telah memenuhi undangan acara sosialisasi karena acara tersebut sangat penting terkait adanya perubahan yang mendasar pada UN dan UAM pada tahun 2018 baik pada model perubahan soalnya, penyususannya soalnya maupun dari cara pelaksanaannya.
"Peserta yang ikut seluruh kasi pada kabupaten kota seluruh kepala madrasah negri, yang berjumlah 94 orang. Jadi saya berharap acara ini benar- benar diikuti agar mengerti dimana saja perubahan yang terjadi, sehingga saat pelaksanaan UN tidak ada kendala," harapnya.
Sementara itu, kasi Kurikulum Bidang Penmad Kanwil Kemenag Riau, H Kamaruddin mengungkapkan, secara teknis pendataan telah dilakukan dengan jumlah siswa madrasah yang akan Ikut UN Tahun 2017/ 2018 mencapai 45.714 anak.
"Terkait dengan perubahan UN kita akan lakukan sosialisasi lanjutan ke daerah, termasuk meninjau langsung ke madrasah madrasah untuk persiapan UN di Riau," jelasnya singkat. (mus/eka)