Riau (Inmas) – Program Indonesia Pintar yang Digagas Presiden sejak digulirkan 2014 lalu, secara bertahap telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Terbukti pada Senin (21/01) berlangsungnya penyaluran dana PIP periode Tahun 2019 kepada sejumlah siswa kurang mampu yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hingga lulus jenjang pendidikan menengah, di Balai Serindit Provinsi Riau. Tampak hadir pada kegiatan tersebut, gubernur Riau diwakili Sekda Prov Riau, Sekjen Kemenag RI, Anggota V BPK RI beserta Tim Auditor V , Anggota DPR RI Komisi XI, Sekdaprov Riau, Bupati/Walikota se Riau, BPK Provinsi Riau, Rektor UIN Suska Riau, Plt Kakanwil Kemenag, Kankemenag Kab/Kota, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Kemad se-Riau.
Berkenaan dengan prosentase tingkat keberhasilan program PIP, Sekjen Kemenag RI mengutarakan bahwa berdasarkan data pendidikan di Kemenag tingkat keberhasilan PIP mencapai lebih 95% karena data angka putus madrasah semakin mengecil sesuai tujuan PIP menghindari anak anak usia sekolah berhenti belajar karena tidak mampu membiayai pendidikan. Sementara itu lanjutnya, satuan pendidikan madrasah dan pesantren selama ini biayanya terjangkau. Ketika anak2 melalui data base kementerian sosial melalui program keluarga harapan (PKH) lalu datanya disesuaikan dengan usulan usulan kita.”Itulah ketika orang tuanya peserta keluarga harapan, lalu anak anaknya mendapatkan KIS dan KIP”, ujar Nur Kholis.
Nur kholis menyebut sebagai parameter dan indikator keberhasilan PIP adalah berkurangnya angka putus sekolah, karena kenyataannya di Indonesia masih bertebaran keluarga anak kurang mampu bahkan banyak yang putus sekolah. “Manfaat lain tentu satuan pendidikan adanya dana BOS juga membantu meringankan”, terangnya.
Ia  mengemukakan secara keseluruhan hingga saat ini dana PIP belum memadai, tentu sesuai dengan kemampuan pemerintah saat ini karena secara filosofis, antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda kebutuhan riil dananya. Sehingga yang sedang terus digalakkan data di Kementerian sosial dan Kementerian agama makin match.”Karena bisa jadi ada anak kurang mampu yang belum tercover dg program ini diharapkan makin baik dan optimal dg program yg berjalan”, sebutnya melanjutkan .
Pihaknya mengaku serapan PIP sampai saat ini masih 98.7 % secara nasional. Artinya faktor datanya yang belum terserap, sehingga margin error 2.7% yang sedang dibenahi ke depan hingga 100%, ucapnya optimis.
Pertanggungjawaban data base semua di kementerian sosial, karena disitu punya kartu PKH (Peserta Keluarga Harapan). Sehingga yang berpenghasilan di bawah rata rata, mereka juga berhak mendapatkan KIS (kartu Indonesia Sehat).
Sementara itu Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan  PIP ini harus diselaraskan dengan kesiapan data. “Data itu harus valid, sesuai dengan penerima yang berhak sesuai ketentuan”, sebutnya. “Itu harus divalidasi dan diverifikasi”, ujarnya. Kedua,  harus tepat sasaran, sehingga bermanfaat hadapi persoalan persoalan angka partisipasi murni dalam kaitannya dengan harapan sekolah yang menjadi target indikator bagi kemajuan sektor pendidikan.
Ketiga lanjutnya, dalam rangka mengatasi siswa miskin yang mereka itu cendrung bermasalah dari sisi keberlanjutan sekolah. “Ini bisa jadi trouble solving untuk memecahkan masalah masalah itu”, tukasnya. Dan hal ini merupakan upaya terpenting bagi upaya peningkatan pendidikan masyarakat, terutama menengah ke bawah.
Ahmad Hijazi menyebut capaian Program PIP dan KIP di Riau dalam  beberapa tahun ini sudah mencapai sasaran, hanya saja dari sisi cakupan perluasan masih ada lagi kelompok siswa yang selama ini terbatas dari segi jumlah yang tersedia, maka perlu diperluas lagi.
Ia menitipkan  harapan besar kepada Kemenag, akan ada perluasan cakupan dengan menambah jumlah kedepannya, artinya Kanwil kemenag beserta jajarannya harus sudah mulai menginventarisir data data yang berhak mendapatkan dana program itu, terutama diperluas untuk madrasah2 yang ada dipinggiran, pelosok, pesisir, yang sulit akses sehingga mereka betul betul dapat terfasilitasi. (vera/adi/anto/ana/faj)