Pelalawan (Inmas) - Untuk meningkatkan kualitas madrasah. Terkait hal itu, izin pendirian madarasah pun diperketat demi pengawasan tersebut Seksi pendis melaksanakan monitoring Madrasah Aliyah Ulul Ilmi di Desa Segati Kecamatan Langgam, Madrasah ini dipimpin Oleh Kepala Madrasah Ilham. Monitoring melibatkan 3 Orang dari Seksi Pendis dipimpin oleh waspendais H. Syafruddin dan 2 orang staf yakni Nurhayati dan Herliani. Kedatangan Tim Monitoring Izin pendirian madrasah disambut langsung oleh Kepala Madrasah Aliyah Ulul Azmi Ilham. Madrasah yang berdiri dalam satu komplek Lembaga Pendidikan Islam yakni RA, MI, MTs dan MA.
Dalam monitoring tersebut Waspendais Kemenag Pelalawan H. Syafruddin menjelaskan persyaratan madrasah mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan yakni: diselenggarakan oleh Penyelenggara Madrasah yang bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan, penyelenggara madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas, melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau oleh Kementerian Agama.
"Pada saat pembukaan, madrasah swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah. Tersedia murid/siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang. Tersedia gedung/ruang belajar dengan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik pemerintah Tersedia sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan," ujarnya menguraikan.
Beliau menambahkan prosedur yang harus diikuti dimana penyelenggara madrasah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian madrasah swasta secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan: Surat Permohonan pendirian madrasah; Mengisi Daftar Isian Madrasah; Daftar Susunan Pengurus; Daftar Murid perkelas lengkap (nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan dan alamat); Daftar Guru lengkap (nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat); Foto copy surat tanah; Foto copy Akta Yayasan (bagi yang dikelola yayasan); Rekomendasi dari pemerintah setempat (Lurah, Kades, Camat); Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum tahun ajaran baru Permohonan pendirian MTs dan MA diajukan ke Kanwil Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
"Kemudian Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota setelah meneliti berkas permohonan MIS memberikan pertimbangan dan meneruskan ke Kanwil Kemenag selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas/Kota pendirian. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota meneruskan permohonan pendirian MTs / MA Swasta ke Kanwil Kemenag selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan pendirian. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi memberikan keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berkas permohonan diterima (persetujuan). Persetujuan atau permohonan diberikan kepada Penyelenggara Madrasah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran,” tuturnya. (AA)
*Edit by ghp