Riau (Inmas)- Komisi VIII DPR RI mengadakan Kunker reses ke Riau, Senin (01/04). Rombongan kunjungan kerja dari Komisi VIII itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dr Ir H D Sodik Mudjadid MSc. Ada sekitar 16 orang anggota DPR RI termasuk ketua rombongan yang mengikuti kegiatan itu. Dalam kunker kali ini selain membahas masalah sosial, Penanggulangan bencana, Pemberdayaan Perempuan juga membahas persoalan persoalan agama di Riau.
Pada kesempatan itu H Ahmad Syah Harrofie selaku Asisten I Pemprov Riau mengungkapkan Kemenag adalah salah satu mitra Komisi VIII DPR RI. Maka segala hal yang terkait dengan prioritas soal keagamaan di Riau dikupas mendalam pada kunker ini. Utamanya, terkait pembahasan tentang embarkasi haji Antara Riau. Ia mengaku sudah mendapat informasi secara lisan, terkait penetapan Riau sebagai Embarkasi Haji Antara itu sudah pada tahap di SK kan. Hanya saja belum ditandatangani oleh Menag RI, ungkapnya.
“Saat ini sudah di harmonisasi di Biro Hukum, bahkan secara teknis dan birokratif sudah di paraf oleh Ditjen PHU, menurut info yang saya terima langsung dari Komisi VIII tadi, Insyaallah bila tidak ada hal yang sangat prinsiple Riau akan ditetapkan sebagai embarkasi haji Antara pada Tahun 2019 ini”, ucapnya optimis saat dikonfirmasi di ruangan VIP Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru sekitar pukul 16.10 petang.
“Kita kan beri limit juga, bila dihitung dari limit hitung hitungan kita, Ahmad Syah Harrofie menuturkan bila masih dibawah Tanggal 15 April, ia optimis masih akan terkejar untuk melakukan pelelangan, apalagi yang terberat itu adalah pelelangan pesawat, dan pelelangan pesawat ini kan butuh waktu 45 hari.
Terkait persiapan lainnya, Ahmad Syah Harrofie, memaparkan mengingat teman teman dari Kabupaten /kota juga menunggu, kepastian dari penetapan embarkasi Haji Antara ini, maka dari Ibu kabupaten/kota ke Provinsi PP itu ditanggung oleh Kabupaten /kota masing masing. Selnjutnya tentu perlu persiapan terkait transportasi ke Batam yang akan disinyalir, dibiayai oleh Pemprov Riau.
“Alternatif lainnya, bila embarkasi Haji Antara ini tidak terwujud dalam limit hitungan kita, maka jamaah dari daerahnya sampai ke Batam menjadi tanggung jawab jamaah sendiri , atau menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, atau jamaah murni.
Ia juga menyinggung, terkait rekam biometrik menghimbau agar jamaah bisa bersabar menjalani dengan kebijakan baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Arab Saudi tersebut. “Kita bersama dengan kakanwil Kemenag riau sudah diskusi, kita uji cobakan asrama haji kita nanti untuk kemudahan jamaah haji Riau ini, untuk Pekanbaru Kampar kan sudah selesai, tinggal 10 kabupaten lagi yang akan melakukan rekam biomterik, katanya.(vera/faj)