Pekanbaru (Inmas)- Pembangunan bidang agama merupakan bagian integral pembangunan agama yang berujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahterah. Pembangunan bidang agama juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, mandiri dan sejahterah lahir dan batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Riau, HM Saman S Sos M SI, Senin (25/4) mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan tema Membangun Sinergi Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani yang Berbasis Kinerja di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarat pada 22 – 24 Maret 2016 lalu, untuk mendukung Reformasi Birokrasi II priode 2015- 2019 dengan visi Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, pemerintah telah merumuskan sembilan agenda prioritas (nawa cita).
“Dari nawa cita tersebut yang direalisasikan oleh Kementerian Agama melalui dua bidang, yaitu pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan,” ungkap Saman.
Menurutnya, berdasarkan Renstra Bimas Ditjen Bimas Islam 2015- 2019, Ditjen Bimas Islam memiliki satu program yaitu program bimbingan masyarakat Islam dengan kegiatan prioritas diantaranya pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, pengelolaan dan pembinaan permberdayaan wakaf dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
“Berdasarkan hasil revisi Reformasi Birorkasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, secara nasional meski ada beberapa pencapaian kinerja, khususnya pada Siskohat, Simkah dan pelayanan. Tapi masih ada cacatan merah kementerian agama, khususnya pada poin manajemen perubahan, penataan perundang- undangan dan penataan tata laksana. Ini menjadi PR kita bersama,” ujar Saman. (mus/dms)