Jakarta (Inmas) - Ka.Kanwil Kemenag Prov. Riau, Drs. H. Ahmad Supardi Hs,MA didampingi Kabag Tata Usaha, HM. Saman, S.Sos, M.Si dan Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, H. Anasri, M.Pd menghadiri Sosialisasi KMA 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Agama, Jumat (30/12), di Auditorium Kemenag RI Jl. HM. Thamrin, Jakarta.
Sekjen Kemenag RI, Prof. Nur Syam langsung membuka kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa setiap Kanwil wajib menyusun dan menandatangani selambat-lambatnya 35 hari setelah mendapatkan DIPA 2017 dan untuk Kankemenag Kab/kota selambat-lambatnya 40 hari.
"Organisasi sebesar Kementerian Agama sangat penting untuk memiliki pedoman pengaturan kinerja yang dapat berupa perjanjian, pelaporan, dan tata cara reviu atas laporan kinerja Kementerian Agama," jelas Nur Syam
Beliau juga menambahkan bahwa Kementerian Agama harus mampu meningkatkan kinerja melalui penerapan 3T yaitu Tepat format, Tepat mekanisme, Tepat substansi dan pada saat ini Kementerian Agama menduduki peringkat kedua dari seluruh Kementerian di Indonesia yang berhasil memiliki serapan anggaran sebesar 92,6% dengan rincian Setjen 83%, Itjen 93%, Pinmas, 84,7%, Pendis 93,3%, Kristen 101%, Katholik 84%, Budha 85%, PHU 86,7%, Hindu 92%, Litbang 82%.
"Ini adalah prestasi bersama karena tahun lalu kita hanya bisa mencapai 89% sedangkan tahun ini kita berhasil mencapai 92%. Selain itu juga Tahun 2016 ini masih terdapat sisa anggaran lebih kurang 4 T. Angka ini pasti akan dipertanyakan oleh pihak2 terkait pada belanja pegawai atau akun 51. Maka diharapkan jajaran perencana setiap angkatan mencermati pendistribusian anggaran berdasarkan data yg benar valid dan akurat," tegas Nur Syam dengan antusias.
Pada kesempatan yang sama Ka. Kanwil Kemenag Riau, Drs. H. Ahmad Supardi Hs, MA mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dan kerja cerdas atas capaian realisasi tahun 2016.
"Khususnya Provinsi Riau yang mencapai angka 90% pada serapan anggaran. Angka ini bisa meningkat dengan adanya revisi relokasi gaji pegawai lebih kurang 2,2M ke Kemenag RI. Saya harapkan untuk tahun 2017 ini kita harus segera menyusun perjanjian kinerja sesuai PMA diatas, dan melaksanakan anggaran sesegara mungkin mengingat DIPA 2017 sdh diterima masing2 satker," pukas Ahmad Supardi. (anasri/imus/nvm)