Riau (Inmas) – Pada Jum’at 23/02 Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menyelenggarakan Kegiatan Bimtek pada hari kedua di Hotel Premiere Pekanbaru. Muhammadiyah Amin selaku Dirjen Bimas Islam Kemenag RI yang menjadi salah satu pemateri pada kegiatan yang bertajuk Bimtek Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI membuka materi pada pukul 09.35 WIB.
Kementerian agama esensinya menjalankan dua fungsi besar ditengah masyarakat, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi agama. Di antara 62 trilliun anggaran Kemenag RI, Tahun 2018 ini fungsi agama hanya kebagian 8 trilliun, 54 trilliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Jika ditelisik dari hal ini jelas tidak berimbang antara fungsi agama dan fungsi pendidikan. “Satu satunya Bimas yang hanya menjalankan fungsi agama saja adalah Bimas Islam, sementara pada Bimas lain seperti Kristen, Katolik, Budha dan Hindu menjalankan dua fungsi agama sekaligus pendidikan”, jelasnya mengawali orasi. “Artinya di Bimas lain memiliki anggaran besar, dan untuk Bimas Islam tidak memiliki anggaran yang besar karena tidak memiliki fungsi pendidikan ”, imbuhnya.
Muhammdiyah Amin mengungkapkan ada sebanyak 217 juta umat Islam yang harus dilayani BimasIslam Kemenag RI. Sementara anggaran untuk Bimas Islam se-Indonesia  hanya  5 trilliun 132 milliard, dimana anggaran terbesar dialokasikan untuk pembayaran gaji atau berkisar 62 persen.
Ia menyebutkan beberapa program Bimas Islam yang harus diutamakan, diantaranya : Pertama, sesuai dengan arahan Menag agar  menguatkan seluruh  penyuluh lima agama sebagai corong masing masing agama. Bimas Islam memiliki  49 ribu penyuluh agama, ada 270 milliard anggaran untuk penyuluh Non PNS. “Anggaran ini tidak bisa digeser geser”, ucapnya, begitu pula untuk KUA, dana pembangunan KUA melalui SBSN alokasi dana juga tidak bisa digeser geser sedikitpun.
Dikatakannya peraturan keuangan tidak pernah statis dan akan selalu berubah, namun program yang ada di Bimas Islam tidak seleluasa program yang ada di pendidikan. Sejumlah program keagamaan pada Tahun ini maskin berkurang dibanding tahun sebelumnya. Kedua, sebutnya terkait mekanisme pelaksanaan pembayaran. “Seorang pengelola keuangan harus belajar, sesuai dengan aturan baru yang berkembang”. “Pengguna anggaran hanya ada satu yaitu Menag RI, dan kuasa pengguna anggaran Kanwil Kemenag” ujarnya.
“Banyak orang tersandung karena perjalanan dinas bodong, tidak pergi dinas sementara SPPD nya ada, saya tekankan jangan sembarangan menandatangani SPPD  titipan lagi, pesannya mengingatkan. Bahkan mirisnya perjalanan dinas banyak ditemukan pada akhir tahun saja, tambahnya.
Maka untuk tahun ini saya buat aturan baru, dengan pola diakhir tahun tidak akan ada lagi perjalanan dinas. “Saya menghimbau baik pusat maupun daerah agar menyegerakan kegiatan pada awal tahun, jangan lagi pada akhir tahun. “Begitu pula untuk pembangunan KUA dengan dana SBSN untuk 8 titik yang ada di Riau, jika belum dan terjadi  lelang hingga akhir April akan saya tarik dan saya akan pindahkan ke tempat lain”tegasnya mencontohkan.
“Saya sudah melakukan ketegasan ini tahun lalu, untuk kota Dumai yang akhirnya dipindahkan ke Ambon, bahkan untuk bantuan pembangunan dengan dana SBSN ada dari Jawa Tengah yang saya pindah kan ke Riau untuk pemerataan”,ucapnya.
Tahun lalu bantuan masjid tidak ada di Provinsi, yang di provinsi hanya bantuan ormas, majelis taklim, bantuan sertifikasi wakaf maka saya pindahkan bantuan masjid ke Provinsi.“Untuk bantuan masjid, sampai April tidak ada perubahan anggaran di pusat, pihaknya akan menurunkan sebagian bantuan masjid itu kedaerah”, ucapnya. Dimana untuk bantuan ini ada sebanyak 800 masjid dan 200 musholla. “Bantuan masjid dan musholla akan kita bantu, hal itu berlaku bagi yang mengusulkan permohonan bantuan tersebut ke pusat”, terangnya saat menekankan pentingnya penyempurnaan mekanisme pembayaran/pencairan anggaran.
Meskipun dalam realisasi Tahun 2017 anggaran Bimas Islam Kemenag RI mencapai 94, 75 persen namun masih menyisakan 100 milliyard. Untuk itu perlu penguatan dalam penyempurnaan mekanisme pembayaran /pencairan anggaran.
Wajar saja lembaga lain menjadi heran, dengan satker yang begitu besar, Kemenag bisa meraih opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ia menilai penilaian BPK adalah harga mati, maka nya tahun ini kita harus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehinga opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) Kemenag hari ini bisa kita pertahankan, sebutnya.
Diakhir orasi pejabat kelahiran Tembilahan ini mengatakan Kegiatan Bimtek ini adalah kegiatan Bimas Islam pusat yang ditempatkan di Kanwil Kemenag Riau.’ Kegiatan ini tidak banyak, hanya dua tiga provinsi saja, dan beruntunglah tahun ini Kanwil Kemenag Riau bisa dilaksanakan di Riau”, tuturnya. Ia mengingatkan apa yang menjadi kebijakan di pusat seyogyanya sudah dilaksanakan juga didaerah, terutama dalam kebijakan pemerintah dari Kemenkeu termasuk menyahuti pembayaran non tunai yang baru diluncurkan Kemenag Riau Tahun ini.
Pihaknya sangat berharap output dari kegiatan bimtek ini, kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan seluruh Indonesia akan jauh lebih baik dan baik lagi. Khusus Bimas Islam sudah dapat mengurangi temuan temuan baik itu temuan internal irjen maupun temuan eksternal dari BPK RI. “Alhamdulillah Tahun 2017 Bimas Islam termasuk realisasi urutan ke 3 setelah Irjen dan Pendis, maka harapan saya sebagai dirjen kedepan bisa lebih baik lagi dan tertata lagi, karena sebuah organisasi bisa dikatakan baik apabila hari ini lebih baik dari pada hari yang lalu”, tandasnya mengakhiri.(vera/adi)