Siak (Inmas) - Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil
lakukan kunjungan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di
Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Kehadirannya di sambut
langsung oleh masyarakat siak yang memang sudah cukup lama menanti di Gedung
Kesenian Siak Sri Indrapura, Jumat (20/4/18).
Tampak hadir dalam
acara tersebut, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Sekda Prov Riau, Plt. Bupati Siak, Kakanwil Badan Pertanahan
Nasional Prov Riau, Pejabat Kementeriam Agraria dan Tata Ruang Pertanahan
Nasional, Ketua DPRD Kab Siak, Unsur Forkopimda Kab Siak, serta pejabat
perangkat daerah di lingkungan pemkab siak.
Plt Bupati Siak H
Alfedri dalam sambutannya menyebutkan, 1.000 sertifikat yang dibagikan ini
diharapkan akan memberi kepastian hukum dan hak bagi kepemilikan tanah dan bisa
mengurangi berbagai konflik pertanahan serta bisa meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Alfedri
menjelaskan, tahun 2017 lalu melalui program PTSL ada 9.200 sertifikat prona
yang nantinya akan dibagikan di hari ini. Kemudian juga, di tahun 2016 ada
sekitar 2.500 sertifikat prona, 100 sertifikat untuk para nelayan, dan 250
sertifikat untuk UMKM.
“Tahun ini melalui
kebijakan dan program strategis menteri agraria insyaallah akan dilaksanakan
melalui progtam PTSL ini 17.000 persil sertifikat di kab siak, tentu ini
program yang luar biasa. Termasuk 150 persil untuk nelayan dan 250 persil untuk
UMKM”sebutnya”.
Selanjutnya, tambah
Alfedri, nantinya menteri akam menyerahkan tanah wakaf di masjid islamic center
siak. Atas penserfikatan tanah wakaf di tahun lalu sebanyak 54 bidang tanah
wakaf. Insyaallah tahun ini ada sekitar 150 sertifikat yang sedang dalam proses
sertifikat.
“Nanti menteri akan
menyerahkan sertifikatnya di masjid islamic center, sekaligus juga menteri akan
menjadi khotib berkhutbah di masjid islamic center. Sepengetahuan kami ini
pertama kalinya menteri nerkhutbah di negeri istana”ujarnya”.
Sementara itu, Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil
menyebutkan, pembagian 1000 sertifikat ini merupakan bagian dari program besar
presiden untuk mempercepat sertifikat rakyat. Dan juga merupakan kebijakan
presiden yang menyadari bahwa selama ini banyak sekali tanah yang belum
bersertifikat. Akibatnya konflik tanah terjadi dimana mana, konflik antara
masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan serta pemerintah.
“Presiden
memerintahkan kami di BPN untuk membikin program mempercepat memberikan
sertifikat tanah rakyat, tahun sebelum-sebelumnya sertifikat yang dikeluarkan
oleh BPN setiap tahun kurang dari 1 juta bidak. Mulai tahun 2017 kita percepat,
sehingga di tahun 2017 BPN seluruh indonesia mengeluarkan 5 juta bidak. Untuk
propinsi riau tahun 2017 targetnya 140.000 bidak yang akan diberikan kepada
rakyat. Tahun 2018 ini kita tingkatkan lagi targetnya, secara nasional tahun
ini 7 juta bidak yang akan diberikan kepada rakyat seluruh indonesia”ucapnya”.
Untuk prop Riau,
lanjut sofyan, tahun depan akan dikeluarkan 155.000 sertifikat. Presiden punya
target dan memerintahkan sebelum tahun 2025 semuanya sudah bersertifikat.
“Presiden sangat
menyadari bahwa sertifikat ini sangat penting, intinya setelah dapat sertifikat
akan menjamin kepastian hukum sehingga lokasi, luas, dan batas-batas tanah
dapat diketahui. Jaga sertifikat ini baik-baik, kalau hilang pergi ke kantor BPN dan akan
diganti, sertifikat ini bisa dijadikan jaminan dan agunan untuk modal
usaha”pungkasnya”.