Pekanbaru (Inmas) – Berangkat dari tema mewujudkan Layanan Bermartabat Makin Dekat Dengan Ummat, Raker Kemenag Tahun 2017 diselenggarakan oleh Sekretariat Kanwil Kemenag Riau di Hotel Mutiara Merdeka pada Selasa (08/03) sore, mengundang langsung Kepala Bagian Mutasi Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag RI Sudjoko SH MM. Tampak hadir pada kegiatan tersebut Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA beserta jajaran Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Dalam PMA 42 tahun 2017 pada Biro Kepegawaian terdapat empat bagian, bagian data informasi, bagian pengadaan dan pertimbangan kepegawaian, bagian mutasi pegawai, bagian asesmen dan bina pegawai, ungkap Sudjoko SH MM yang pernah bertugas di Itjen Kemenag RI ini mengawali materinya.
Pertama, Bagian data bagian tersebut penting dan dibutuhkan karena bahan pemutus, bahan pengelola, perencana, apapun tentang kepegawaian datalah yang pertama kita cari. Baik itu untuk informasi, pengusul informasi, validisasi, keseragaman antara BKN dengan Kemenag. Saat ini Lebih dari 2012-an data yang sama dengan data di BKN, hanya terkait 500 san pegawai Kemenag saja yang belum sinkron saat ini ujarnya. Inilah yang perlu kita cari solusinya, dimana letak ketidaksesuaiannya dengan data yang ada di BKN. Saat ini banyak, pegawai yang pindah tidak ada informasi, bahkan pegawai yang pensiun tidak ada data yang masuk. Hal hal seperti itulah menyebabkan data tersebut tidak sinkron dengan data yang di BKN. Dan hal itu akan berimbas kepada pegawai itu sendiri. Jika BKN menghapus yang 500 ini tentu pihak kemenag yang dirugikan dalam hal ini. Sebab bila mana pegawai ini muncul maka tidak akan diakui sebagai PNS.
Maka solusi yang perlu dilakukan menurut Pejabat yang pernah menerima kenaikan pangkat istimewa ini adalah dengan mengirim data secepatnya melalui pengelola data pada masing masing satker. Dengan adanya Simpeg online sekarang ini maka data yang ada dapat dilacak dengan mudah dan data pun menjadi sinkron. Jika Kanwil sinkronisasinya dengan Kemenag Pusat, maka Kemenag pusat langsung dengan BKN, urainya.
Kedua, Pada bagian pengadaan dan pertimbangan kepegawaian, bilamana setiap tahun orang mencari formasi pengangkatan, maka bagian inilah yang berperan penting memberikan informasi. Dari seluruh Kanwil yang tersebar di Indonesia akan dilakukan pemetaan menjadi permohonan yang berikutnya akan diajukan ke Menpan RB, bagaimana supaya Kemenag mendapatkan formasi tersebut.
Selain itu beliau juga menyinggung masalah pengangkatan CPNS K2 yang belum tuntas sampai saat ini yang dikelola pada bagian pengadaan dan pertimbangan kepegawaian. Sudjoko menuturkan bahwa terhitung dari 2010 hingga 2013, baik CPNS untuk K2 maupun umum masih termasuk kategori moratorium (penghentian) perekrutan PNS. Baru pada Tahun 2014 dan 2015 terdapat pengangkatan dan jumlahnya juga tidak banyak, hanya dikhususkan untuk auditor, guru, dosen. Begitu juga pengelolaan TU dan rumah tangga kepegawaian dikelola pada bagian ini.
Ketiga, pada bagian mutasi yang terdiri dari Subbag mutasi wilayah I, Subbag mutasi wilayah II, Subbag mutasi wilayah III. Dimana bagian bertugas mengelola segala hal yang berkaitan dengan CPNS hingga pensiun yang terbagi dalam tiga wilayah kerja tersebut. Jika Ada PNS dari Kemenag ingin mutasi ke pemda setempat dan telah mendapat persetujuan dari pihak pemdanya, dan telah melibatkan biro kepegawaian secara administrasi, maka mutasi tersebut bisa terjadi dan dibolehkan
Dan terakhir pada bagian asesmen dan bina pegawai terdapat segala hal yang berkaitan dengan asesmen pegawai, bina karir pegawai dan bina jabatan fungsional tertentu seperti guru, arsiparis, penyuluh, penghulu, auditor, dosen, analisis, jelasnya.
Setelah pemaparan materi, Kasubbag Oratala Kepegawaian Drs H Efrion Efni langsung memandu sesi tanya jawab dan dialog interaktif dengan seluruh pserta raker.(vera/jon/adi/faj)