Menag: Madrasah Punya Prestasi yang Membanggakan

Jakarta(Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali minta agar madrasah tak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, karena ternyata anak didiknya punya prestasi membaganggakan. "Selama ini madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua," kata Suryadharma Ali ketika meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (Mts) yang secara serentak diikuti 820.820n siswa, di Jakarta, Senin. Menag, Senin pagi, bersama Dirjen Pendidikan Islam, Muhammad Ali, Direktur Madrasah Firdaus, Kakanwil Kemenag Sutami dan sejumlah pejabat Kementerian Agama meninjau pelaksanaan UN MTs 3, Pondok Pinang, Jakarta. Menurut Suryadharma Ali, ternyata lembaga pendidikan ini punya prestasi membanggakan. Karena itu ia merasa yakin ke depan anak didik dari madrasah akan mampu bersaing dengan sekolah umum. Ia menjelaskan, ketertinggalan madrasah tak lepas dari belum adanya standar yang diterapkan di lembaga tersebut. Sebanyak 91 persen madrasah di tanah air kebanyakan didirikan para ulama dan tokoh masyarakat Islam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan anak didik. Sedangkan sekitar 8 persen adalah madrasah negeri, yang langsung berada di bawah Kementerian Agama. Karena itu, madrasah swasta ini ke depan harus lebih mendapat perhatian dengan cara memberi bantuan dan membuat standarisasi, katanya. Dengan adanya standar, kata Menag, akan diperoleh kejelasan peringkat berapa dari setiap madrasah bersangkutan. Sampai sekarang pihaknya masih melakukan inventarisasi dan diharapkan dalam waktu tak terlalu lama sudah diperoleh peringkatnya. "Itulah sebabnya perlu dilaksanakan UN. Selain sebagai parameter untuk mengetahui peringkat dan kemampuan siswa, juga untuk mengetahui sejauhmana kemampuan madrasah bersangkutan," ucapnya. Dalam kesempatan itu Menag juga menjelaskan rencana membuat standar pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes). Ponpes yang selama ini banyak memiliki gaya pendidikan tradisional, secara persuasif akan ditingkatkan dengan mendorong para pendirinya ikut memberi kontribusi lebih besar lagi kepada kalangan santrinya. Di tanah air, kata Menag, banyak Ponpes yang didirikan para ulama berstatus swasta kendisinya masih memprihatinkan. Baik dari segi tenaga pengajar maupun sarana pendukung. Karena itu, secara bertahap harus ada peningkatan. Misalnya, dalam mata pelajaran tertentu, seperti Bahasa, akan dibuatkan standar. Usai santri menyelesaikan mata pelajaran dan menyelesaikan pendidikannya, para pemilik Ponpes bersangkutan harus menandatangani ijazah yang dikeluarkan. Selama ini, lanjut Suryadharma Ali, banyak jebolan Ponpes yang banyak berkecimpung di masyarakat dan kemudian ingin menjadi politisi terhambat lantaran tak memiliki ijazah. Karena itu, jika nanti seluruh Ponpes sudah dapat distandarisasi, diharapkan alumninya tak mendapat kendala lagi hanya karena tak punya iujazah, harap Menag.(ant/es/ts)