Riau (Inmas) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terus konsen melakukan upaya peningkatan kualitas layanan haji, salah satunya dengan menjadikan daerah lancang kuning itu sebagai embarkasi haji antara (EHA) di tahun 2020 ini.
Setelah sukses menyelenggarakan Embarkasi Haji Antara (EHA) 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mengusulkan Riau sebagai EHA tahun 2020 ke Menteri Agama (Menag) RI.
Informasi ini disampaikan Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, saat acara Rapat Persiapan EHA dan MTQ Tingkat Provinsi Riau Rabu, (26/02) di gedung lantai II Ruang Melati Pemrov Riau.
"Embarkasi antara itu memang setiap tahun harus diusulkan, karena Surat Keputusannya (SK) per tahun," katanya.
Namun setelah diusulkan ke Kementerian Agama RI, Ahmad Syah mengatakan Provinsi Riau, saat ini masih dalam tahap menunggu terlebih dahulu.
Selain itu Ahmad Syah menyebut untuk memaksimalkan penyelenggaraan haji tahun ini pihaknya mengatakan akan mengadakan rapat per segmen kedepan.
 “Bulan ini misalnya menyangkut akomodasi, bulan depannya terkait konsumsi, begitu seterusnya, kalau bisa memang tiap bulan membahas persiapan tentang haji ini,” terangnya.
Fasilitas dan pelayanan di Embarkasi Haji Antara Riau harus dievaluasi dan ditingkatkan lagi tahun ini.
Ahmad Syahrofi mengatakan, hal-hal yang perlu dievaluasi tersebut antara lain, air bersih serta fasilitas-fasilitas lain yang kurang memadai.
Hal yang sama dikatakan Kanwil Kemenag Riau Dr H Mahyudin MA. Ia mengatakan bahwa, banyaknya fasilitas pendukung yang tidak memadai, membuat sebagian jemaah mengeluhkan akomodasi di asrama haji Riau.
"Setelah dirangkum, memang secara umum berjalan baik. Memang ada catatan-catatan, inilah yang harus diperbaiki tahun depan. Seperti persoalan akomodasi. Jemaah minta ini harus diperbaiki. Misalnya ada air yang tidak jalan, kran rusak. Mereka berharap tahun depan ini jangan sampai terjadi lagi, kita akan jadikan ini evaluasi dan perbaikan pada musim haji tahun ini, " ujarnya.Â
Dikatakannya Desember 2019 lalu pihak Kemenag sudah mengumpulkan calon calon jemaah haji untuk periode Tahun 2020. Seluruh jemaah haji yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), diwajibkan daftar BPJS. Keputusan ini adalah hasil MoU Kemenag dengan BPJS Kesehatan.
“Khusus untuk jemaah yang tidak mau masuk BPJS, otomatis jemaah tersebut yang akan menanggung segala biaya diluar tanggungan Kemenag, bila ada jamaah yang baru masuk asrama haji, kemudian sakit, dan harus dilarikan ke RS rujukan. Biaya pengobatannya tidak bisa ditanggung oleh BPJS.
Terkait SK penetapan EHA Riau, Mahyudin mengungkapkan, sejauh ini pihak Kemenag RI memang belum ada mengeluarkan SK penetapan EHA di semua daerah yang sudah mengajukan penetapan EHA ke Kemenag RI.
Lebih lanjut, Mahyudin mengatakan nantinya SK penetapan EHA akan dikeluarkan secara kolektif untuk semua daerah yang sudah mengajukan, termasuk Provinsi Riau.
 "SK EHA seluruh daerah di Indonesia yang mengusulkan saat ini masih dalam proses. Pihak Kemenag RI memproses SK nya secara kolektif," jelasnya.
Turut hadir pada kegiatan rapat itu Karo Kesra Masrul Kasymi, Ketua LPTQ Asy’ari Nur, Kakanwil Kemenag Riau beserta jajaran eselon III dan IV, Dinkes, Dishub, Kepolisian, Imigrasi, serta Instansi terkait lainnya.
Sampai berita ini diturunkan masih berlangsung alot dua agenda rapat tersebut.(vera/khairul/fad)