Koordinasi Keagamaan Perlu Ditingkatkan

Dumai (Humas)- Bersempena dengan kegiatan Halal Bi Halal Halal Bihalal Kakanwil Kemenag Prov Riau dengan Keluarga Besar Kemenag Kota Dumai di Hotel Grand Zuri Dumai, Selasa (20/9) kemarin, Kakanwil Kemenag Riau Drs H Asyari Nur SH MM didampingi Wakil Walikota Dumai, Dr H Agus Widayat berkesempatan menyerahkan bantuan untuk pembangunan keagamaan kota Dumai kepada Kepala Kemenag Dumai, Drs H Darawi MA Rp5,1 M lebih. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk Kemenag dan Madrasah Negeri serta Swasta di Dumai, seperti beasiswa berprestasi untuk 45 orang anak Rp45 juta, pembangunan RKB, rehabilitas ruang kelas, bantuan operasional siswa RA dan mobiler Rp1,9 M lebih. Sedangkan tunjangan fungsional guru non PNS belum S1 dan S2 Rp1,3 M lebih untuk 453 orang. Beasiswa miskin MI, MIN Lubuk Gaung dan MI Swasta Rp62 juta untuk sebanyak 173 orang. Beasiswa miskin untuk MTs, MTsN Dumai, MTsN Pelintung dan MTs Swasta sebesar Rp370.800.000 untuk 515 orang siswa, dan beasiswa miskin MA, MAN Dumai dan MA Swaswat diperuntukkan untuk 271 orang siswa dengan total anggaran 205.960.000. Usai acara, Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, menegaskan, pembangunan keagamaan dan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, baik fisik maupun non fisik. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Kota Dumai. "Koordinasi perlu ditingkatkan dalam rangka membangun keagamaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kota Dumai. Dan salah satu upaya untuk mengingkatkan koordinasi tersebut adalah dengan halal bi halal, dimana pada kegiatan halal biahalal dapat terjalin silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah yang pada hakekatnya dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di daerah sekaligus mencari solusinya," ucapnya. Hal hampir senada juga diungkapkan Wakil Walikota Dumai, Dr H Agus Widayat, bahwa koordinasi Kemenag dan Pemko perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Karena Pemko Dumai dalam menganggarkan pembangunan keagamaan dan pendidikan tidak pernah tebang tindaih antara negeri dan swasta, antara pegawai pemko dan kemenag. "Termasuk dalam menganggarkan pendidikan gratis, mulai dari tingkat SD/ MI maupun SMA/ MA, semua dilakukan secara merata, termasuk pemberian intensif bagi guru- guru dan pengawai," ujarnya. (msd)