Riau (Inmas) - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau. Salah satu agendanya adalah mengunjungi asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau, pada hari ini Jumat, 28 Februari 2020.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H Mahyudin MA menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang berjumlah sebanyak 18 orang, 3 dari sekretariat komisi VIII, 1 orang tenaga ahli Komisi VIII dan 1 protokol Komisi VIII. Pertemuan dilaksanakan di Asrama Embarkasi Haji Antara Riau.
Ketua tim Kunker Komisi VIII DPR RI H Yandri SPt menyampaikan Kunker tersebut dimaksudkan untuk memastikan kelayakan pelayanan haji yang jumlah jemaahnya diatas 5 ribu di Riau sudah kondusif atau tidak, mengingat untuk sementara status Embarkasi hajinya masih Antara.
Yandri sangat menyayangkan jika provinsi Riau hingga hari ini belum memiliki asrama haji yang representatif. Ia menilai urgensinya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah calon haji saat melaksanakan ibadah di tanah suci.
Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah agar bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal dari yang sudah ada sebelumnya. Mengingat dari paparan Kanwil Kemenag Riau dan Pemprov Riau ditemui hal hal yang tidak efisien dalam penyelenggaraan haji di asrama haji Riau.
Oleh karenanya, Komisi VIII DPR RI berkeinginan agar Riau yang memiliki sejarah panjang untuk Republik Indonesia juga diimbangi dengan hadirnya bangunan asrama haji yang sangat representatif untuk jemaah.
“Kalau bisa menjadi percontohan di Republik Indonesia ini,” katanya.
Dengan kata lain, asrama haji tidak hanya bisa dimanfaatkan pada musim haji semata, tapi setelah itu sepi.
“Namun bisa saja menjadi pusat wisata kuliner halal, bisa menjadi tempat seminar nasional, atau pun kegiatan islami lainnya,” jelas legislator dapil Banten tersebut.
Bahkan lebih dari itu, pihaknya menginginkan bisnis yang ada di wilayah asrama haji tetap berjalan setiap hari. “Maka kami ingin memastikan bangunannya bagus, sejuk, layak dipakai dan dikunjungi oleh siapapun, bukan hanya oleh jemaah haji,” tegasnya.
Sehubungan dengan permasalahan itu, pada kunjungan tersebut, pihak Komisi VIII DPR RI juga meninjau ruang dan fasilitas yang ada di EHA Riau. Untuk mengetahui dan mempertimbangkan apakah memungkinkan untuk dibangun asrama haji baru dilokasi tersebut atau mencari lahan baru yang lebih layak.
Yandri mengusulkan agar pengelolaan Asrama Haji bisa sekelas hotel berbintang dengan mengedepankan prinsip syariah. Dengan begitu ada banyak manfaat yang bisa didapat, pemeliharaan asrama haji terus berjalan, dan juga bisa menyerap tenaga kerja.
Pihaknya mengaku Komisi VIII DPR RI sudah banyak melakukan terobosan terobosan baik itu untuk asrama haji atau pun sekolah dan kampus. “Bisa dibiayai dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” imbuhnya.
Bahkan Yandri mengungkapkan sudah melakukan rapat secara mendalam dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait hal ini. “Saat ini mereka tengah menyisir dana sekian ratus trilliun tersebut, agar lebih bisa digunakan dan mendorong nilai manfaatnya semakin besar,” ucapnya.
Dalam arti perlu adanya bisnis langsung, diantaranya seperti hotel. Sehingga jika asrama haji disandingkan dengan hotel bisa dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan atau tempat resepsi pesta pernikahan, terangnya.
Disamping itu BPKH memang sedang melakukan terobosan yang luar biasa. “Kuncinya sekarang mau tidak Pemda atau Kemenag di daerah untuk menyambut niat baik ini,” tukasnya.
“Jadi ada SBSN, ada BPKH juga bisa dari APBN murni, mungkin bisa menjadi multi yess,” tegasnya.
Intinya dengan kunjungan tersebut pihaknya menyimpulkan pentingnya memastikan asrama haji representatif harus hadir di Riau.
Pemprov dan Kemenag perlu konsen untuk membahas opsi pengembangan Asrama Haji secara profesional. “Tentu saja dengan konsep yang modern, konsep yang sangat layak menjadi pusat bisnis, pusat kegiatan islami, “ ungkapnya.
Hal itu tentu saja tak terlepas dari sinergitas instansi terkait lainnya. Kalau Riau ingin menjadi Embarkasi penuh, tentu bandara menjadi kunci utama. “ Runway bandara harus memenuhi syarat,” sebutnya.
Bila dihitung dari biaya pengeluaran APBD Riau dari tahun ke tahun mubazir juga. Ia menyarankan Kementerian Perhubungan atau PUPR menyambut konsep dari Kemenag untuk menjadikan Riau menjadi Embarkasi penuh. “Ini tentu akan menjadi kebanggaan tanah Melayu nantinya,” tukasnya.(vera/fadli/khairul/za)