Pekanbaru (Inmas) – Bertempat di Aula lantai II Kanwil Kemenag Riau dilaksanakan pengukuhan terhadap pengurus DPW FKDT pada Selasa (28/04). Kegiatan yang mengusung tema “Capai Kesetaraan, Pacu kualitas dan Profesionalisme” ini dihadiri oleh Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI H. Abdul Gafar Msi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Drs H Tarmizi Tohor Msi, Ketua Umum DPP FKDT KH Muhammad Tatang Royani AN, Kasubdit PD Pontren Pendidikan Diniyah RI DR H Abdul Azim, dan sejumlah Pejabat Eselon III dan IV serta pengurus DPW FKDT Provinsi Riau.
Dalam orasinya H Abdul Ghafar Usman Msi menyampaikan FKDT merupakan lembaga keagamaan yang sangat urgen berada ditengah-tengah masyarakat kita. Dengan adanya lembaga ini mudah-mudahan Madrasah Diniyah atau lebih dikenal dengan sebutan sekolah arab ini menjadi cikal bakal dari pendidikan nasional dimasa datang.
“Untuk membuat sebuah gebrakan dan perubahan perlu ditanamkan pikiran positif dan tindakan positif”, ucapnya. Makin banyak lawan makin banyak tantangan,makin banyak tantangan makin banyak spirit untuk melakukan inovasi dan perubahan, pungkas mantan Kakanwil Kemenag Riau ini.
“Alhamdulillah Kalau saya sampai saat ini memang tidak punya musuh tapi lawan banyak”, seloroh beliau disambut gelak hadirin.
Dikatakannya untuk menjawab tantangan- tantangan kedepan perlu ada komunikasi diantaranya, pertama Komunikasi administratif dimana perlu menuangkan pikiran secara tertulis bukan lisan saja, kedua membutuhkan komunikasi struktural dan fungsional dan ketiga Komunikasi personal dimana sangat membutuhkan inovasi dan gebrakan yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga hal tersebut melahirkan gairah untuk mensyiarkan agama melalui pendidikan agama serta secara otomatis tertanam sikap bangga terhadap diri sendiri dengan identitas keagamaan yang kita milikinya, tegasnya.
Sementara itu DR H Abdul Azim Msi dalam arahannya mengatakan FKDT ini dibentuk tidak lain sebagai wadah gerakan perjuangan para ulama yang aktif dalam pendidikan keagamaan khususnya MDT yang selama ini minim perhatian, padahal keberadaan dan kesejahteraannya sangat penting untuk mendapat perhatian, mengingat sudah semakin terkikisnya kebiasaan islami pesantren karena terkontaminasi standar pendidikan formal, serta banyaknya tantangan hidup yang dihadapi anak-anak dimasa datang.
Tahun ini MDT mendapat subsidi anggaran dari pemerintah hanya untuk lebih kurang 1000 orang guru dari 260 ribu guru MDT yang tersebar di Indonesia. Untuk itu, perlu regulasi yang jelas agar MD bisa diakui sebagai pendidikan yang setara dengan pendidikan formal lainnya sehingga bisa menjadi prioritas kebijakan pemerintah.
“ Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan embrio dari segala pendidikan agama di Indonesia. Begitu juga dengan FDTA merupakan anak sekaligus mitra kerja pendukung (Supporting) dari Kementerian Agama serta sebagai motor dan ujung tombak kemajuan tradisi Islam, khususnya Diniyah di provinsi Riau ini”, ungkap beliau.
Menutup arahannya beliau menghimbau agar MDT kedepannya lebih sering (intens) melakukan kegiatan pembinaaan ataupun workshop sehingga mampu memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beliau berharap forum ini bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dalam upaya membentuk generasi yang berakhlak mulia melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah. (vera)