Riau (Inmas) - Menindaklanjuti Program Indonesia Pintar, Kantor Wikayah Kemenag Riau melalui Seksi Pondok Pesantren Bodang Pakis menyelenggarakan Rapat koordinasi PIP PPS Tahun 2018 di Hotel Camabaio Yang berlokasi di Jalan Tuanku Tanbusai Pekanbaru, Selasa (27/03).
Dari 40 peserta yang hadir, diantaranya adalah para Kasi Kemenag Kab/kota, operator pada masing masing unit, dan sejumlah Kasindilingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA yang membuka langsung kegiatan tersebut menekankan tiga hal penting. Ia berpesan agar seluruh operator dan masing masing yang terlibat dalam menghimpun data santri agar melakukan pengecekan data secara akurat, karena PIP dikelola secara nasional di Jakarta, bukan pihak wilayah lagi yang menentukan. "Kita hanya mengusulkan dan yang menentukan adalah di Pusat", ucapnya.
Maka menurutnya satu hal yang tak bisa dihindari adalah setiap data tersebut harus valid dan akurat, harus by name by adress. "Jelas siapa orangnya, dimana alamatnya dan dimana pondok pesantrennya", ucapnya lagi. Kedua, ini merupakan bagian dan peran yang bisa dilakukan dan diberikan pemerintah melalui Kemenag sebagai lembaga yang memayungi pondok selama ini. "Ini merupakan bantuan yang perlu kita syukuri", jelasnya.
Jika bantuan ini sukses kita lakukan tentu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita selaku abdi negara, kepada saudara muslim yang membutuhkan dan berhak menerimanya tandas Ahmad menyebutkan pesan ketiga. "Tiga sasaran ini semoga bisa dilaksanakan secara optimal", tekannya.
Sebelumnya Kasi Pondok Pesantren DR HM Fakhri menegaskan bahwa kegiatan rakor merupakan sebagai starting awal untuk mengkongkritkan tentang bantuan Program Indonesia Pintar khusus di Pondok Pesantren Salafiyah. Fakhri mengungkapkan tercatat sebanyak sembilan kab/kota yang memiliki pondok pesantren Salafiyah di Riau yang tidak kurang dari sekitar 31 pondok.Â
Berdasarkan data awal sambungnya, hasil rekapan dari kab/kota ada sekitar 2828 santri yang tergolong kategori lemah ekonomi, dan kemudian kita usulkan dalam program Indonesia pintar. Ia berharap dengan data yang sudah ada, dua hari kedepan selama rakor berlangsung, dapat mengkongkritkan dan memastikan data tersebut betul betul diberikan kepada santri yang berhak.Â
Ia menyebutkan kegiatan itu bertyjuan untuk mengsinkronisasikan data PIP dan memberikan pemahaman tentang manfaat PIP bagi Ponpes. Ini merupakan komitmen pemerintah di bidang pendidikan dalam mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi.
Selepas itu baru disinkronkan oleh pihak pusat dan disinkronisasikan dengan data yang dimiliki oleh Kemensos. Sehingga setelah itu baru bisa digulirkan bantuan PIP tersebut. Ia mengatakan bantuan tersebut ada tiga jenjang yaitu : tingkat 'ula yang setingkat dengan MI SD, wustho setingkat dengan MTsN/ SMP, dan 'Ulya setingkat dengan MA/SMA.
Hal ini sebutnya, merupakan bentuk keterlibatan serius pemerintah melalui Kemenag dan Kanwil melalui seksi Pondok Pesantren menunjukkan kepedulian tinggi terhadap para santri yang lemah secara ekonomi. "Maka santri kita tidak ada lagi yang terputus sekolah maupun pendidikannya nanti", khususnya pondok pesantren salafiyah", ujar Fakhri.(vera/adi/aulia)