Kemenag Riau Lakukan Perbaikan Pengelolaan Keuangan untuk Mencapai LK WTP

Pekanbaru (Humas)- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan keuangan untuk mencapai Laporan Keuangan Wajar Tampa Pengecualian (LK WTP). Diantara upaya-upaya tersebut Ka Kanwil Kemenag Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, Kamis (2/9) mengintruksikan kepada Kemenag Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau agar melaksanakan prosedur tata keuangan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. "Segala jenis pembayaran gaji pegawai, gaji honor, dan pembayaran batuan-bantuan sosial lainnya harus sesuai Juknis. Jika pembayaran dilakukan diluar ketentuan yang ada itu berarti telah menyalahi aturan dan melanggar Undang Undang. Tentunya resiko harus ditanggung oleh Kemenag yang bersangkutan," tegas Asyari Nur pada rapat tentang Laporan Raker dan Persiapan Halal Bihalal yang berlangsung di ruang rapat Kanwil kemarin. Menurut Ka Kanwil Riau, selain pengelolaan tata keuangan yang sesuai Juknis, Kemenag Riau bersama Kabupaten dan Kota akan melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan dan laporan keuangan untuk bisa mengelola LK secara berkualitas. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Kemenag tahun 2009 oleh BPK RI, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Berdasarkan ketentuan BPK, LK yang berkualitas itu harus memiliki kriteria- kriteria seperti, Reliable atau dapat dipercaya informasinya karena disusun melalui sistem akuntansi yang andal. Traceable yaitu disusun berdasarkan data yang dapat ditelusuri sumbernya. Auditable atau dapat diaudit dan Time table yaitu disampaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan," ungkap Asyari. Untuk itu, kata Asyari, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kemenag, adalah dengan melakukan perbaikan pengelolaan kas, perbaikan pengelolaan persediaan, perbaikan pengelolaan PNBP, perbaikan penggunaan bagan Akun Standar, perbaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perbaikan penyusunan laporan keuangan, peningkatan koordinasi dengan Instansi dan Unit Terkait, peningkatan komitmen kuasa pengguna anggaran, penyederhanaan jumlah Satker sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, dan penguatan tenaga Akuntansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Ia menambahkan, berdasarkan hasil Raker di Jakarta menyebutkan ada lima pilar untuk mencapai WTP, yaitu komitmen pimpinan untuk menggerakkan fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance, Sekretariat Jenderal, khususnya Biro Keuangan dan BMN sebagai pusat penggabungan data transaksi keuangan dan BMN dan penyusunan LK Kemenag, pimpinan PTAN dan Ka Kemenag Kabupaten/Kota selaku pengelola PNBP Pendidikan dan NR dan pimpinan Satker selaku KPA dan ujung tombak penyusunan laporan keuangan. "Jika lima pilar tersebut bisa berjalan diiringin dengan upaya perbaikan pengelolalaan keuangan, maka target WTP ini Insya Allah dapat kita capai pada tahun 2010 ini," tutupnya. (msd)