Dumai (Inmas) – Kantor Kementerian
Agama Kota Dumai diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Dumai
Drs. H. Zulkifli hadiri Rapat Koordinasi Aksi HAM Tahun 2019 di Kantor Walikota
Dumai Lantai 3 Rabu (10/04/2019), dihadiri Forkopimda Kota Dumai. Rapat awal
koordinasi aksi HAM tersebut mengangkat tema “ Pemantauan, Evaluasi Dan
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Se- Provinsi Riau
Tahun 2019. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada capaian pelaksanaan
RANHAM Tahun 2017 lalu.
Dalam rapat tersebut, bahwa pada tahun 2017 sebanyak 907 target
telah tercapai, mengalami peningkatan dari semula hanya 79 target di tahun
2015. Namun demikian, dalam pelaksanaanya kerap ditemui beberapa kendala yang
meliputi :1) Data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ditargetkan; 2)
Belum adanya transfer knowledge kepada pejabat baru dari pejabat yang
menangani Aksi HAM yang dimutasi/rotasi; 3) Adanya Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah yang terlambat menyampaikan laporan; dan 4) Kendala dalam
penyampaian data melalui sistem monitoring KSP.
Aksi HAM Tahun 2019, termasuk diantaranya Aksi HAM Daerah,
berfokus pada 4 isu prioritas yakni Hak Perempuan, Hak Anak, Hak Penyandang
Disabilitas dan Hak Masyarakat Adat. Untuk Aksi HAM Daerah Tahun 2018/2019
dibedakan menjadi Aksi HAM Propinsi (5 aksi) dan Aksi HAM Kabupaten/Kota (4
aksi). Aksi – aksi tersebut meliputi penyediaan ruang menyusui di kantor
pemerintah maupun swasta, pengelolaan dan pemerataan distribusi guru,
pemantauan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah, harmonisasi
produk hukum daerah yang mendiskriminasi hak perempuan, anak, dan penyandang
disabilitas serta pelayanan komunikasi masyarakat terhadap dugaan pelanggaran
hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan
terkait konflik lahan. (Zul/Hf)