0 menit baca 0 %

Kakanwil Pimpin Rapat Evaluasi Anggaran di Lingkungan Kemenag Riau

Ringkasan: Pekanbaru (Inmas)- Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA didampingi Kabag TU HM Saman S Sos M SI dan Kasubag Perenacanaan dan Keuangan H Anarsi S Ag M Pd, pimpin rapa evaluasi anggaran untuk semua satker yang ada di lingkungan Kantor Kemenag Provinsi Riau, Jumat (25/11) di Aula Kanwil Kemenag...

Pekanbaru (Inmas)- Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA didampingi Kabag TU HM Saman S Sos M SI dan Kasubag Perenacanaan dan Keuangan H Anarsi S Ag M Pd, pimpin rapa evaluasi anggaran untuk semua satker yang ada di lingkungan Kantor Kemenag Provinsi Riau, Jumat (25/11) di Aula Kanwil Kemenag Riau.

Berdasarkan laporan keungan per 24 November 2016 realisasi anggaran di lingkungan Kemenag Riau berada pada posisi 82,14 %, dengan pagu anggaran Rp905 M lebih teralisasi Rp743 M lebih.

“Berdasarkan Rapat Terbatas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 di Aula Sekjen Kemenag RI Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pekan lalu, posisi anggaran Kemenag Riau berada pada posisi di atas rerata nasional yakni 76,53% atau posisi 11 nasional. Untuk itu yang ada,  semua satker harus menggesah pencairan dan menyelesaikan semua persoalan yang ada,” tegas Kakanwil.

Kakanwil mengatakan, berdasarkan laporan realisasi anggaran, yang masih banyak tersisa pada anggaran bantuan sosial. Dari pagu Rp21 M lebih, yang baru terealisasi baru 64,79% atau sekitar Rp13,6 M.

“Bantuan sosial harus segera dibayarkan, karena uang bantuan sosial ini tidak boleh bisa kembali ke negara, karena ini program presiden. Dimana didalam bantuan sosial ini ada juga bantuan untuk siswa miskin, sekolah- sekolah harus pro aktif untuk melengkapi segala persyarakatan administrasi dan mengecek kelengkapan yang masih kurang, sehingga bisa segera dicairkan,” ungkap Ahmad Supardi.

Ahmad Supardi menegaskan kepada seluruh kepala satker sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran agar mengawal pelaksanaan anggaran ini sampai batas akhir pencairan. Belanja yang menjadi perhatian khusus adalah belanja barang, belanja modal dan belanja sosial. Untuk belanja barang terutama kegiatan- kegiatan fullboard segera dilaksanakan, begitu juga dengan pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama, tunjangan guru PNS maupun PNS. (mus/aulia)