Mataram (Kemenag)--- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, menghadiri kegiatan Indonesia Ekonomi Syariah Forum & Expo (ISEF) 2025 yang dipusatkan di Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2025).
Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Muliardi langsung meninjau stand ekspo Provinsi Riau yang menampilkan berbagai produk unggulan ekonomi syariah, termasuk hasil karya UMKM madrasah dan pesantren. Kehadiran Riau dalam ajang ekonomi syariah nasional ini menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah di tanah air.
Kegiatan ISEF 2025 ini merupakan bagian dari strategi nasional ekonomi syariah untuk mendorong percepatan dan integrasi di berbagai sektor, seperti keuangan syariah, industri halal, dana sosial keagamaan, serta pariwisata ramah syariah. Melalui forum ini, diharapkan seluruh provinsi dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Muliardi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ISEF yang menjadi wadah sinergi antar daerah dalam memajukan ekonomi syariah.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Riau hadir tidak hanya untuk berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan potensi besar dalam sektor industri halal, produk UMKM madrasah, dan pengelolaan dana sosial keagamaan,” ujar Muliardi.
Lebih lanjut, Muliardi menegaskan bahwa Kementerian Agama terus berperan aktif dalam penguatan ekonomi umat melalui pemberdayaan madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya.
“Ekonomi syariah bukan hanya tentang sistem keuangan, tetapi juga tentang nilai dan keberkahan. Kemenag berkomitmen menjadikan lembaga pendidikan keagamaan sebagai motor penggerak ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah,” tambahnya.
Partisipasi Riau dalam ISEF 2025 menunjukkan langkah konkret dalam mendukung visi nasional menuju pusat ekonomi syariah dunia, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).