Jakarta (Inmas)- Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA, Pembimas Budha Tarjoko S Pd MM, dan staf Kepegawaian dan Ortala Ilfiananda ikut serta pada kegiatan Kupas Tuntas Reformasi Birokrasi Kementerian Agama di Kemenag RI Jalan Tamrin Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nursyam, dalam sambutannya menyebutkan, pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki tahap dua sejak tertuang dalam keputusan menteri agama no 582.
Menurutnya, birokrasi dalam rangka membaangun good governance, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan melayani secara maksimal. Kedepan orang tidak akan puas kalau bukan kementerian agama yang melayani
"Selain itu e-goverment merupakan icon pemerintahan Jokowi- JK yang harus terus menerus diperjuangkan. Dan saat ini kita sudah punya Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus mendukung reformasu birokrasi," tegasnya.
Ia mengatakan, memang tidak mudah menggerakkan birokrasi reformasi Kementerian Agama karena besarnya satker yang mencapai 4.557 satker. Namun demikian Kemenag sudah melaksanakan reformasi birokrasi secara maksimal, terbukti dengan banyaknya upaya untuk itu, diantaranya yang akan maksimal diterapkan pada 2018 adalah e money.
"Kita juga akan evaluasi jam kantor atau jam fleksi, untuk memanage waktu agar tidak ada lagi jam 3 sudah ke kantor atau jam masuk masuk lebih lambat. DAN kita juga akan melakukan penataan dan penguatan organisasi agar relevan. Organisasi tata laksana, managemen dan sebagainya," jelasnya.
Diantara beberapa potret keadaan birokrasi setelah reformasi, harus ada perbedaan sebelum dan sesudah reformasi atsu menjalankan agenda reformasi dengan kemampuan, peka terhadap situasi keliling, jika ada yang tidak relevan harus responsif, perhatian pada orang yang terlibat pada reformasi birokrasi dan penggerak organisasi birokrasi.
"Ini bagian penilaian dari kemenpan, buksn hanya di pusat tapi juga di daerah," jelasnya.
Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA, usai acara menyebutkan, reformasi birokrasi secara prinsip sebuah keharusan. Untuk itu harus bersungguh-sungguh menerapkannya.
"Kita di Kementerian Agama Provinsi Riau sudah banyak hal yang sudah dilakukan dalam rangka birokrasi reformasi, seperti peningkatan SDM dengan diklat-diklat, memotong rantai reformasi yang agak panjang, pembayaran dengan e money dan terus lakukan evaluasi semua sektor agar semua program berjalan maksimal," jelasnya. (mus/eka)