Dumai (Inmas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Drs.H.Syafwan beri wejangan dalam rangka Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Honorer didampingi Ka.Subbag Tata Usaha Drs.H.Zulkifli usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) Honorer di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai yang bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, senin (28/01) pukul 14.00 WIB.
Penyerahan SK diberikan kepada 34 orang ASN Honerer yang terdiri 10 tenaga pramubhakti, 2 tenaga kebersihan, 1 tenaga sopir, 5 tenaga satpam, 14 ASN Honorer KUA se-Kota Dumai, dan 3 ASN Honorer MIN 1 Kota Dumai. Kegiatan ini disaksikan Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Dumai Drs.H.Sudarmanto, Kepala KUA se-Kota Dumai, Staf Kepegawaian Kemenag Dumai Deslinawati,S.Kom, Marlima Sari,S.Psi serta seluruh Aparatur Sipil Negara PNS Kantor Kementerian Agama Kota Dumai.
Kakan Kemenag mengatakan, penyerahan SK ini merupakan wujud bahwa pemerintah memperhatikan tenaga abdinya secara utuh, serta sebagai momentum bagi ASN Honorer untuk membangun semangat kerja yang baru.
Beliau berharap dengan adanya SK baru ini dapat memacu kinerja ASN Honorer untuk melakukan pelayanan prima. Pelayanan prima dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan dengan hati yang bersih tanpa melanggar aturan, penuh ketulusan dan penuh kesabaran.
“Ketulusan dan kesabaran itu menjadi suatu tuntutan bagi seluruh kita. Maka dari itu, untuk adik-adik perlu saya ingatkan kembali tanamkan budaya kerja dengan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Hal itu dapat saya katakan wajib dilakukan,” tutur H.Syafwan yang merupakan Mantan Ka.Subbag Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Dumai tahun 2009 ini.
Pelayanan dengan senyum dan keramahan lanjut Kakan Kemenag, merupakan modal utama untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat itu benar-benar merasa dilayani. Selain itu, loyalitas dan kedisiplinan ASN Honorer juga dituntut dalam hal menjalankan tugas. Utamanya disiplin waktu. “Karena anda semua ini sudah merupakan pegawai pemerintah yang status non pegawai negeri, tapi tanggungjawabnya sama dengan pegawai negeri,” tegasnya.(jaka)