Riau (humas) - Kemenkeu sudah mencairkan dana PNBP melaluiu Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39/PB/2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
Demikian disampaikan Kabid Urais Drs H Afrialsah MPd kepada humas, saat ditemui di ruangannya, petang kemarin, Rabu (13/05).
Maka Kanwil Kemenag Riau, khususnya Bidang Urais, memperoleh nilai atau besaran anggaran yang diterima khusus Bidang Urais sebanyak Rp100.119.000. Sedangkan untuk 12 Kemenag Kabupaten/kota yakni Kepulauan Meranti ditambah sebesar Rp33.939.000.
Sehingga total yang sudah cair dari SE I s.d SE IV Tahun 2020 ini adalah Rp 152.016.000. Kemudian Kota Pekanbaru, untuk SE IV ini cair senilai Rp72.556.000, sehingga bila ditotal menjadi Rp 324.752.000. Begitu seterusnya untuk masing masing Kabupaten /kota yang lain.
Afrialsah meminta batas maksimum pencairan dana PNBP ini segera ditindaklankuti oleh Kankemenag Kabupaten/kota melalui Kasi Bimas Islam.
Sehingga penyerapan dana tersebut dapat dimanfaatkan jajaran KUA se-Riau.
Ia menilai Kemenag Kabupaten/Kota Pengelolaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus profesional dan tepat sasaran sehingga anggaran PNBP itu bermanfaat untuk peningkatan kinerja.
Dan ini akan berdampak besar terhadap upaya Kemenag dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tak terkecuali di Kantor Urusan Agama dan untuk dana operasional kantor sehari-hari.
"Kami berharap pra Kasi Bimas Islam segera mencairkan dana PNBP tersebut sampai SE IV ini, terutama sekali diprioritaskan kepada jaspro (Jasa profesi dan transportasi) bagi KUA yang ada sampai bulan empat", pinta Afrialsah.
"Artinya untuk Bulan Januari, Februari , Maret, April, harus sudah dicairkan kepada KUA maupun penghulu kita yang sudah melaksanakan tugasnya," katanya.
Kedua, agar pencairan dana ini diperuntukkan untuk kegiatan kegiatan rutin bagi Bimas Islam. Misalnya saja digunakan untuk pembelian ATK, untuk pembayaran honor pramubhakti, atau yang sifatnya pembayaran pelayanan jasa.
"Inilah yang utama saat ini, untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang tidak memungkinkan, karena masih dalam masa PSBB disebabkan pandemi covid-19 sekarang, maka hal itu ditunda," urainya.
Disinilah perlu strategi dan prioritas dalam penggunaan dana PNBP tersebut. Kita khususkan juga untuk pembelian APD bagi jajaran Bimas Islam dan KUA didaerah.
Sehingga anggaran ini dapat terserap sesuai dengan peruntukkan biaya operasional perkantoran Bimas Islam dan KUA.
"Jika dana ini nantinya masih ada bersisa banyak, maka bagi Kemenag Kabupaten/kota yang memperoleh bantuan rehab KUA, hal ini bisa kita gunakan untuk kegiatan rehab," ucapnya.
Ia menambahkan untuk anggaran rehab KUA, masing masing tiga Kabupaten Kota akan mendapatkan bantuan rehab senilai Rp 150 juta dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
Ada tiga Kabupaten yang mendapatkan bantuan rehab pada tahun ini, sambungnya. Diantaranya adalah Pelalawan, Kuansing dan Rokan Hulu.
Sementara dari tiga Kabupaten ini, jika anggaran sampai SE IV mencukupi melaksanakan rehab. Maka wajib segera digesa, karena bisa dilaksanakan mengingat tidak perlu mengumpulkan orang banyak dalam kondisi sekarang.
"Tentu saja bergantung pada masing masing stakeholder di Kemenag Kabupaten untuk melakukan akselerasi realisasi anggarannya," imbuh Afrialsah.
Ia memastikan bahwa dalam Minggu ini juga akan cair anggaran PNBP tahap ke- V.
"Hari ini sudah diusulkan ke pihak Kemenkeu, Karena ditahap ke V ini diprioritaskan untuk kegiatan yang membutuhkan biaya besar," jelasnya.(vera)