Bogor (Inmas) – Hari kedua, masih berlangsung kegiatan Bimbingan Teknis pranta humas Kemenag se-Indonesia di Swissbell Hotel Bogor, Sabtu (23/04) sekitar pukul 09.15 WIB pagi. Kali ini dilaksanakan di lantai 6 ruang Himalaya dengan sistem belajar kelompok, sesuai dengan jenjang keahlian masing masing. Mulai dari ahli pertama hingga tingkat prahum madya. Vethria Rahmi prahum Riau turut serta pada kegiatan yang dibuka oleh Sekjen Kemenag RI tersebut.
Syahrudin SIp MM yang menjadi salah satu narasumber cukup jitu membius para peserta untuk fokus dan bersemangat mengikuti materi yang dipaparkannya sejak awal. Penggemar Lionel Messi ini mengupas beberapa hal terkait jabatan fungsional.
Kabag asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag RI ini mengakui dari segi SDM Kementerian agama sudah unggul. Apalagi ke depan konsentrasi birokrasi ASN adalah ke dalam jabatan fungsional. Sehingga ini dapat jadi penyemangat bagi Pranata Humas.
Namun mantan Analis Kepegawaian ini mengaku cukup prihatin. Ia menceritakan berdasarkan pengalamannya melakoni pemandu jabatan fungsional, tim penilai angka kredit di analis kepegawaian, penghulu, guru, pengawas ternyata yang berhasil mengakumulasikan angka kredit hanya di bawah 40%. Ini adalah satu tanda tanya besar, terangnya.
Menurutnya dalam jabatan fungsional ada peran instansi dan peran di dalam keduanya tim penilai angka kredit.
“Tugas kami adalah melakukan assesment kepada pusdklat dan instansi pembina. Tugas kami lainnya mengembangkan yaitu memberi pelatihan yang sesuai kebutuhan”, ungkap pria humoris ini.
Ia melanjutkan beruntung sudah terbit gerakan pemerintah no. 11 tahun 2017. Tentang manajemen PNS. Kenaikan jenjang kepangkatan ditentukan uji kompetensi. Disana dinyatakan harus mengikuti dan lulus, katanya.
Jangan sampai salah membedakan instansi pembina dengan instansi pembenah. Ia menilai tugas biro HDI Sekjen Kemenag RI adalah membangun koordinasi hubungan harmonis, sinergisitas terus memupuk sekaligus meningkatkan supaya pranata humas Kemenag saat ini, mendapat perhatian utama dalam hal pembinaan dan pengembangan. Angka kredit dicapai dengan profesional bukan karena main mata dengan tim penilai. “Tapi betul betul karena kompetensi pegawai itu sendiri”, tegasnya.
Di dalam PP 11 Tahun 2017 pranata humas harus disiapkan betul supaya golongannya tidak naik tapi jabatannya stagnan. Untuk itu perlu terus menerus meningkatkan kompetensi dan wawasan.
Sedikitnya ada 5 hal yang jadi penentu utama bagi ASN untuk mengembangkan karir ASN, lanjut Syahrudin.
Pertama, jenjang pendidikan harus sesuai. Kedua, kompetensi, baik itu kompetensi manajerial yang dibutuhkan saat memimpin Pokja, bekerja sama memberikan pelayanan, sosial kultur dengan memberikan pelayanan informasi dalam rangka menjaga persatuan NKRI, teknis berhubungan dengan pelayanan seperti public speaking, wawasan dan kemampuan dilapangan.
Ketiga, kinerja dari segi hasil kerja dan perilaku. Keempat, kompetensi yang mumpuni dalam dunia kehumasan atau pada bidang lainnya. Memiliki kualitas pelayanan publik menjadi poin terakhir yang harus dipakemi seorang praktisi abdi negara termasuk pranata Humas.
Selain itu, pejabat kelahiran Jakarta Tahun 1970 ini menuturkan terkait nilai nilai yang wajib dimiliki ASN tahun 2019-2024. Nilai tersebut dituangkan dalam sebutan 6 B yaitu : Beretika. Kedua, Berpikir strategis. Ketiga, berkolaborasi. Keempat, berkeputusan tegas. Kelima, berinovasi. Keenam, Bekerja keras.
Ia mengingatkan keenam nilai tersebut menjadi PR besar seluruh ASN, tak terkecuali pranata humas dan jabatan fungsional lainnya, tandas Syahrudin.(vera)