Riau (Inmas) – Bertempat di Aula Utama Kanwil Kemenag Riau Prof Dr Phil H M Nurkholis Setiawan MA Selaku Inspektorat Jenderal kemenag RI melakukan pembinaan terhadap seluruh ASN Kanwil Kemenag Riau pada Selasa (20/03). Kegiatan pembinaan tersebut di hadiri Kanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA, Kabag TU Kanwil Kemenag Riau Drs H Mahyudin MA,  para Kabid, Kasi, dan seluruh pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Nurkholis Setiawan mengatakan peran dan kontribusi Itjen terhadap Kemenag adalah untuk melakukan metigasi resiko yang bertujuan mendeteksi secara awal segala hal yang terkait kemungkinan masalah yang muncul di Kemenag.
Hal itu lanjutnya dapat dilihat dari sisi perencanaan karena setiap tahun kita mengalami serapan yang tidak pernah maksimal, sehingga sisa anggaran cukup signifikan, bahkan juga ditemukan pagu minus yang tidak signifikan.“Hal inilah yang membuat perlunya pembenahan sejak awal diperencanaan” sebutnya pada acara Pembinaan ASN Kemenag Riau. Oleh karena itu ia menilai perlu dilakukan pembedahan dan operasi sejak awal di perencanaan.
 “Kita bersyukur suara suara yang kita sampaikan pada saat RAPIM, disambut dan ditindaklanjuti  oleh teknis eselon I pusat terkait. “Baru baru ini Sekjen Lemenag RI melalui Biro Perencanaan mengadakan musyawarah perencanaan nasional (Muspenas) untuk mencoba mengantisipasi jangan sampai ditemukan lagi persoalan persoalan yang tidak sinkron tersebut”, terangnya.
Bahkan Ditjen Pendis baru baru ini juga telah melakukan rapat koordinasi nasional pendidikan Islam. Dengan mengumpulkan seluruh Kankemenag Kab/kota se-Indonesia. Menurutnya hal tersebut adalah bentuk kongkrit kontribusi dan bagian dari  ikhtiar bersama atas Inspektorat Jenderal untuk membenahi persoalan sejak dini.
Selanjutnya Nurkholis menitipkan beberapa pesan kepada seluruh ASN. Pertama, harus ada sinkronisasi program perencanaan baik dari Pusat maupun daerah”, tekannya. Kedua, masalah itu ditemukan ketika para penanggung jawab kegiatan menyusun laporan keuangan untuk pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang wajib berbasis akrual. “Disinilah dituntut peran Inspektorat Jenderal sebagai pemandu untuk mendampingi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan penilaian BPK RI” katanya. “Januari lalu Tim Itjen turun untuk merevisi laporan keuangan satker yang ada sebelum diserahkan ke BPK untuk bisa diaudit”, jelasnya mencontohkan.
Hal ini berguna untuk mengantisipasi sejak dini segala persoalan persoalan yang masih sering ditemui dilingkungan Kemenag. Pemanduan Itjen ini berguna mencapai target program sekaligus bentuk wujud kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pada kesempatan itu ia juga menyinggung terkait opini penilaian WTP yang merupakan tanggung jawab Kemenag secara bersama sama. Semoga di Tahun 2018 ini, yang tengah menjalani proses audit di BPK RI menghasilkan opini WTP.Yang tak kalah penting menurutnya adalah Kemenag terus perlu melakukan evaluasi dan catatan kendati nantinya telah mendapatkan penilaian opini WTP dari BPK RI.
Menanggpai hal tersebut Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA mengatakan materi yang disampaikan Itjen sudah sangat komprehensif. Tinggal saat i ni tugas kita adalah melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai Asn dengan baik. “Sehingga sasaran WTP harus tetap kita pertahankan, karena itu saya katakan Opini WTP ini harga mati”, ucapnya.(vera/eka/anto)