Pekanbaru (Inmas) - Pengelolaan barang milik Negara baik berupa aset maupun persediaan membutuhkan pemahaman terhadap aturan yang ada untuk mencegah terjadinyanya penyimpangan baik berupa pelaporan keuangannya maupun pertanggungjawabannya pengelolaan asetnya. Demikian dikemukakan oleh Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA dalam kegiatan Orientasi Pengelolaan Barang Milik Negara, Rabu (29/03) sore di Hotel Winzstar Kota Pekanbaru.
Pria yang akrab dipanggil pak Ahmad ini menyebutkan pengelolaan BMN pada satker berada pada satu tangan. Artinya SDM yang mengelola laporan keuangan dan mengurus aset nya berpusat pada satu orang. Dikatakannya persoalan mengenai aset ini menjadi sangat penting karena mereka menyangkut uang negara yang diberikan kepada kita, termasuk juga bisa menghitung berapa uang negara yang diberikan kepada kita, lalu berapa yang menjadi aset, dan berapa yang yang habis percuma begitu saja.
Kesulitan dalam mengelola aset negara ini harus menjadi lecutan bagi pengelola untuk mempelajari aturan dan regulasi yang berkembang terkait pengelolaan aset.
Dijelaskan nya bahwa tugas pengelola BMN tersebut selain untuk mencatat segala pengeluaran yang ada, namun juga harus menganalisa barang dan aset tersebut, apakah masih bisa dimanfaatkan atau diadakan penghapusan. Menurutnya segala hal yang terkait dengan tugas BMN di satker yang ada sangat menentukan kinerja pimpinan, karena salah satu yang dinilai dalam pengelolaan BMN ini adalah mengenai penghapusan.
Pihaknya merasa bangga dan bersyukur pada Tahun 2016 ini Kemenag Riau mampu mengukir prestasi gemilang berada pada urutan ke 3 dalam pengelolaan aset negara ini, ujarnya menambahkan.
Beliau mengharapkan dengan kegiatan ini peserta mampu memahami dan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN di unit kerja masing masing. Karena yang menjadi penilaian BPK dalam persoalan ini memiliki dua standart yaitu pelaporan keuangan dan mana asetnya, tekan Ahmad Supardi.
Jika kita bisa berada pada posisi penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian). Akan berimbas pada kenaikan tunjangan kinerja yang kita terima setiap bulannya. Untuk berada pada posisi penilaian WTP tentu diharapkan peningkatan kinerja kita pada masing masing unit, termasuk peningkatan yang lebih baik lagi dalam mengelola dan mengurus BMN ini.
Jangan sampai penilaian BPK terhadap institusi kita kedepan menjadi disclaimer. Makanya kita harus mengatur langkah dan strategi dalam mengelola BMN pada seluruh satker yang ada.
Kegiatan yang diikuti oleh operator BMN se-provinsi Riau tersebut akan berlangsung hingga esok hari. Diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari dua angkatan.(vera)
Â