Dumai (Inmas) – Tanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama tidak dapat semata-mata dipikulkan kepada pemerintah, umat beragama sendirilah yang pertama-tama dan terutama harus memikul tanggungjawab itu.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Drs H Darawi MA didampingi moderator Harmi Yusri S.Ag SS di hadapan para peserta pada Kamis (17/12) di aula Kantor Kemenag Kota Dumai.
Darawi mengatakan Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dari segi etnis, bahasa, budaya maupun agama. Potensi toleransi yang sangat tinggi, jika dilihat dari realitas sosial kehidupan masyarakat. Penduduk Kota Dumai terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat seperti : Melayu, Banjar , Bugis, Jawa, Minang, dan lain-lain. Serta menganut berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, sehingga daerah kita merupakan masyarakat majemuk, mereka hidup tersebar di 7 Kecamatan di wilayah Kota Dumai.
“Perbedaan tersebut rentan akan terjadinya konflik, ujar Mantan Kepala MAN Dumai ini.
Beliau menjelaskan konflik terbagi dua yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat (akibat perbedaan aspirasi dengan kebijakan), jelasnya.
“Penyebab umat beragama tidak rukun yaitu belum sepenuhnya mematuhi peraturan terkait yang ada, ego masing-masing pribadi, ada perasaan benci, sentimen agama, belum ikhlas dan sungguh-sungguh mematuhi terhadap ajaran agamanya, salah faham, wawasan kurang luas, dan doktrinasi internal agama,” tegas Darawi.
Beberapa usaha konkrit Kementerian Agama Kota Dumai dalam menjalin Kerukunan beragama, diantaranya silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu), Kegiatan Pembinaan KUB, Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama, dan seperti kegiatan yang berlangsung sekarang ini yaitu Pertemuan Tokoh Lintas Agama, tandas Darawi.(jaka)
*Edit by ghp