Riau (Inmas) - Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau melaksanakan kegitan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Prov. Riau Tahun 2019-2024. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru ini dilaksanakan pada Kamis (21/3/19). Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diwakili oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan H. Muliardi.
Dihadapan 384 orang peserta Forum, Gubernur Riau H. Syamsuar menyampaikan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2019-2024 terwujudnya riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (riau bersatu), berdaya saing, unggul, sejahtera dan bermartabat. Sedangkan misinya adalah mewujudkan Sumberdaya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintajan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan 10 program pembanggunan (dasar pilar pembangunan riau bersatu).
Arah kebijakan pembangunan lima Tahun Provinsi Riau 2019-2024 diantaranya pada Tahun 2020 yakni meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan infrastuktur wilayah untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang berbasis budaya melayu, sedangkan untuk Tahun 2021 yakni memantapkan pembangunan industri, petanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuj meningkatkan daya saing ekonomi, Untuk Tahun 2022 meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata, dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, Tahun 2023 memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif, dan untuk Tahun 2024 yakni mewujudkan Riau berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia.
sedangkan Alternatif pembiayaan pembangunan Prov. Riau diperoleh dari melalui kerjasama dengan Kanwil Pajak (peningkatan kapasitas wajib pajak), peningkatan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Corporate Social Responbility (CSR) untuk mendukung program non pajak. (ana/trm)