Riau (Inmas) Sabtu 15 Juli 2017 pagi, Kantor
Wilayah Kementerian Agama kedatangan tamu Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Ketua
Umum DPP PPP Ir H muchammad Romahurmuziy MT. Kedatangan tersebut disambut
meriah oleh Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA beserta jajaran
pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kemenag provinsi Riau.
Acara yang disambut dengan Kompang dan tari Persembahan tersebut juga dihadiri para Kepala Sekolah, majelis guru MA, MTs, MI negeri maupun swasta yang ada di Riau.
Ketika disinggung tentang gagasan full day school yang diwacanakan pemerintah belakangan ini, pria yang akrab disapa Romi ini mengatakan full day school memiliki beberapa kelemahan, pertama dengan menyerahkan sepenuhnya pendidikan terhadap anak kepada sekolah, hal ini bertentangan dengan konsep Islam dimana telah jelas madrasah al’ula adalah madrasah yang pertama bagi anak, dang orang tua sebagai role model bagi anak harus bertanggung jawab dalam membentuk pendidikan dan karakter terhadap anak. Kedua, anak akan merasa cape karena dalam lima hari harus setiap hari pulang sore , ketiga mereka tidak ada waktu lagi untuk belajar agama.
Selama ini menurutnya sinergi sudah baik, bahwa ketika anak mendapatkan pendidikan formal umum di sekolah, mereka masih punya waktu untuk belajar agama dirumah, dimasjid, di pondok pesantren maupun diluar seperti MDT maupun TPA sebutnya mencontohkan. Dimana madrasah diniyah talmiliyah ini merupakan arena anak anak dalam menimba ilmu agama.
Secara pribadi ia menolak gagasan full day school dengan konteks  lima hari  sekolah tersebut, mengingat akan dapat menghancurkan sinergi yang selama ini telah terbangun dan berlangsung. Menurutnya fenomena full day school ini tepatnya dilakukan hanya di kota besar saya, pasalnya salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi  di sebagian kota besar yang ada di Indonesia. Untuk itu jangan sampai disamaratakan dengan kota kota kecil lainnya. Dibeberapa kabupaten saja, anak anak mayoritas menggunakan angkutan umum untuk transportasi ke sekolah, dan jika sudah sore hari angkutan umum sudah tidak beroperasi, sebutnya lagi mencontohkan.
Yang pasti, sambungnya program perlu dikaji ulang, hal ini sangat perlu perhatian dan evaluasi kembali bagi pemerintah, ia sangat mengharapkan akan ada kebijakan dari pemerintah untuk memikirkan dan membatalkan kembali  gagasan tentang full day school tersebut. Jika pun dilakukan penetapan Permen tentang full day school agar bisa dilakukan dalam sifat yang tidak wajib, dan diserahkan kepada kearifan lokal, tegasnya. Dalam arti kata pemerintah memberikan  panduan, tetapi pelaksanaan terserah kepada kearifan lokal. Artinya boleh dilaksanakan namun isinya harus begini dengan catatan tertentu, dan jika tidak dilaksanakan tersebut sesuai dengan kearifan lokal. “Jangan sampai pendidikan agama tidak termuat menjadi bagian pengayaan untuk anak anak setelah anak anak menyelesaikan  pendidikan wajib di sekolah.