Bengkalis (Inmas) – Dunia pendidikan madrasah terutama guru sedang berada pada kondisi dilematis dan kegalauan tingkat tinggi bahkan tidak hanya pada tingkat madrasah, kegalauan ini juga akhirnya berimbas pada kebijakan Kankemenag Kab/Kota terutama Kabupaten Bengkalis.
Kegalauan ini disebabkan Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang Guru yang salah satu poinnya adalah per 31 Desember 2015 bagi guru yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan S1 maka membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai guru dan mengajukan mutasi sebagai jabatan fungsional umum. Hal ini juga berimbas pada aplikasi SIMPATIKA yang merupakan aplikasi online untuk data tenaga pengajar, sebanyak 517 guru dinonaktifkan dari aplikasi ini karena belum berpendidikan S1.
“Kami sudah banyak menerima aduan mengenai hal tersebut dan kami pun tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadi peraturan pemerintah. Hanya saja kami akan mencarikan solusi mengenai nasib para guru ini,” ujar Khairul Nizam, Kasi Pendis Bengkalis.
Lebih lanjut lagi, Khairul berharap semoga permasalahan ini bisa diselesaikan baik-baik dan kebijakan ini dapat diterima dengan hati yang lapang.
Pada kesempatan yang sama, Khairul pun menyampaikan keinginannya agar program SNIP yang sudah berakhir pada tahun 2016 ini dapat dilanjutkan dengan program yang sama tetapi menggunakan anggaran Kementerian Agama sendiri dan diberikan secara bergilir kepada madrasah yangn belum pernah mendapatkan bantuan.
“Saat ini jumlah madrasah yang ada di Kab. Bengkalis berjumlah 137 madrasah dan ada 4 madrasah yang masih berstatus Tidak Terakreditasi (TT)tapi sudah kami ajukan datanya tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Khairul dengan senyum ramahnya.
Berlanjut dengan penjelasannya, Khairul mengungkapkan program terbaru yang masih direncanakan tapi tetap akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini adalah Rencana Program Pengembangan Kompetensi Guru Tahun 2016 yang akan difokuskan pada media pembelajaran.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa/i madrasah. Walaupun sebenarnya belum ada anggaran yang pasti untuk melaksanakan program tersebut, apakah akan ada revisi DIPA atau kita harus cari alternatif lain. Tapi yang pasti kita akan usahakan kegiatan ini tetap diadakan,” tegas Beliau. (nvm)