Riau (Inmas) - Untuk memenuhi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menggelar bimtek keuangan dengan materi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan di Hotel Premiere pada Kamis, (23/02).
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Drs H Tarmizi Tohor MA. Kegiatan Ditjen Bimas Islam diikuti oleh 73 peserta yang terdiri dari 9 orang perwakilan sekretariat Bimas Islam Kemenag RI, 4 orang Direktorat Urais Kemenag RI, dan 60 peserta dari Riau.
Drs H Tarmizi Tohor MA mengatakan khusus untuk Bimas Islam Kemenag RI, diawal tahun 2017 hanya menargetkan 90 persen untuk penyerapan realisasi anggaran, namun beruntungnya pihaknya mengaku capaian di angka 94,75 persen sungguh diluar prediksi. "Meskipun masih ada sisa anggaran yang belum bisa direalisasikan pada akhir Tahun 2017". Menurutnya hal tersebut menjadi evaluasi utama bagi Kemenag.
Ia menghimbau para satker untuk melakukan pencairan anggaran diawal tahun. "Alhamdulillah untuk 2018 kita sudah merubah pola itu, dan melakukan percepatan realisasi anggaran, sehingga di November hanya sisa anggaran yang harus kita realisasi, jika perlu di bulan Desember sudah tidak ada lagi pencairan hanya tinggal evaluasi saja ", terangnya.
Dikatakannya, Kemenag terus berupaya dan telah bekerja keras untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI beberapa tahun terakhir, para peserta bimtek keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada bidang keuangan tersebut sehingga mampu mengimplementasikan pada tugas tugas dan fungsinya.
Sebelumnya Kakanwil Kemenag Riau yang turut hadir sebagai salah satu pemateri dalam kegiatan bimtek mengungkapkan Kemenagn yang nyaris mencapai 1 trilliun lebih untuk Kemenag Riau, harusnya para satker dan ASN Kemenag dalam hal terkait keuangan dapat menjalankan tusinya dengan optimal.
Selain itu yang tak kalah menurutnya adalah penting pertanggung jawaban keuangan harus bisa direncanakan dengan baik. Menurutnya pada Ditjen Bimas Islam khususnya bidang Urais hingga KUA, agar memperhatikan dua hal penting, khusus secara prinsip ada dua hal yang mendasari hal tersebut antara lain, laporan pertanggungjawabannya dan laporan keuangannya.
Untuk memenuhi kebutuhan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Ditjen Bimas Islam mengupas materi terkait beberapa hal seperti Kebijakan Pelaksanaan Anggara pada Kemenag Provinsi Riau, Kebijaksanaan Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Tata Cara Pembayaran APBN Mekanisme UP, TUP dan LS, Mekanisme Pencairan dan Pelaksanaan Anggaran, Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Ditjen Bimas Islam, Verifikasi Sebagai alat pengendali Keuangan.(vera/adi)