Riau (Inmas) - Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kemenag RI laksanakan Kegiatan Focus Discussion Penyusunan Pagu Indikatif 2019 di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Riau yang didaulat menjadi tuan rumah kegiatan pusat ini dibanjiri para pejabat struktural dan fungsional Kemenag se-Sumatera. Kegiatan yang diikuti 109 peserta ini berlangsung sejak Jum'at (24/02) hingga esok hari Senin 26 Februari 2018.
Kabag TU Drs H Mahyudin yang juga dihadirkan sebagai salah satu narasumber pada diskusi tersebut, mengaku sangat apresiatif atas terlaksananya kegiatan ini di Riau. Menurutnya anggaran Di Riau untuk Tahun 2018 diatas rata rata nasional termasuk Bimas Islamnya.
Mahyudin memaparkan beberapa hal sehubungan indikator pelaksanaan anggaran di Kemenag Riau, diantaranya Pertama, indikator penyerapan anggaran sangat berkaitan dengan indikator kinerja ASN. "Jika penyerapan anggaran terlalu jauh kebawah, itu tandanya indikator kita tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan anggaran", ucapnya mengawali materi.
Di Bimas Islam Riau anggaran masih bersisa sebanyak 3 milliard, hal ini menandakan kita belum bisa sepenuhnya melakukan penyerapan anggaran dengan baik. "Mengaku anggaran kurang tapi kenyataannya disampaikan anggaran berlebih, satu sisi kita katakan kurang dan disisi lain justru anggaran itu tidak bisa kita habiskan", tuturnya.
"Persoalan ini terus muncul setiap tahun, kita tidak pernah mencapai anggaran itu terserap hingga 100 persen, kalau untuk pencairan gaji ada yang diatas 100 persen bahkan 102 persen", ujarnya.
Ia menambahkan terkait dengan pengelolaan uang persediaan harus sesuai dengan batas waktu yang sudah diberikan sesuai regulasi yang berlaku, sebutnya menyebutkan poin kedua. Ketiga, Penyelesaian tagihan, terbukti baru baru ini pada Kamis lalu Kemenag Riau baru saja menyelesaikan audit yang dilakukan BPK RI di lingkungan Bimas Islam.
Lebih lanjut tentang revisi DIPA, dalam hal ini Mahyudin mengingatkan agar jangan terlalu banyak melakukan revisi seperti tahun lalu. Apalagi kebijakan Menag RI dengan 11 program yang diluncurkan untuk lembaga kita Tahun ini, mau tidak mau harus kita laksanakan. "Jika sering melakukan revisi, berarti perencanaan kita belum matang", katanya.
Ia menambahkan sejak dini sudah harus menyesuaikan rencana program dengan ketersediaan anggaran, guna menekan anggaran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan."Persoalan internal kita selama ini, sering melakukan copy paste saja, dari tahun ke tahun", tekannya. "Harusnya ada perubahan dinamika program antara yang utama dan yang tidak begitu penting kita revisi sesuai dengan kebutuhan terkini", tekannya. Apalagi Kemenkeu juga mengingatkan dalam aturan, akan melakukan pemotongan anggaran bagi lembaga yang sering melakukan revisi anggaran.
Selanjutnya, terkait dengan return SP2D, di Kemenag Riau masih sering terjadi ketika diajukan ke KPPN uangnya tidak bisa masuk. Ini patut menjadi catatan penting dalam indikator pelaksanaan anggaran."Hal ini kerap terjadi karena rekening sudah tidak aktif lagi", sebutnya.
Lebih dari itu pagu minus, juga masuk dalam kategori yang perlu dicermati. "Tahun 2017 Riau berada pada angka 1 milliar, alhamdulillah rekan perencana saat ini terus membenahi pagu minus yang akan diselesaikan, semoga sampai akhir Maret kedepan bisa diselesaikan harapnya.
Bercermin pada evaluasi realisasi penyerapan anggaran tahun lalu, Kemenag Riau tahun 2018 ini harus mampu menunjukkan konsistensinya antara perencanaan dan implementasi keuangan. Sehingga perencanaan anggaran benar benar mencerminkan kemampuan dalam pengelolaan anggaran, urai Mahyudin.
Harapannya, hasil dari kegiatan ini tersusunnya rencana program untuk penyusunan rencana program kerja yang yang menjadi dasar penyusuna RKA K/L dan DIPA Kemenag khususnya dilingkungan Bimas Islam.
Ia berharap paparannya terkait indikator pelaksanaan anggaran di Riau setidaknya dapat menjadi studi komparatif bagi provinsi lain dalam mengelola anggaran yang baik.(vera)