Kuansing (Humas) - "Program Bantuan Operasional Sekolah adalah merupakan Program Nasional yg langsung di pantau oleh UKP4, oleh karena itu Kepala Madrasah harus melakukan pengelolaan dana BOS dengan transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana BOS semua Madrasah harus berpedoman kepada Juknis( Petunjuk Teknis ) yang sudah dibuat oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia," arahan Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs.H.Mahyudin MA, dalam pertemuan dg kepala Madrasah se Kabupaten Kuantan Singingi beberapa waktu yang lalu di Teluk kuantan.
Pengeloaan dana BOS yang ada di madrasah akan selalu dipantau dan dimonitoring agar proses BOS sesuai dengan juknis yang ada dan tidak ada penyelewengan terhadap dana BOS tersebut.
"Saya akan langsung memantau dan memonioring proses dana BOS yang ada di madrasah dan jangan ada sekali-kali yang berusaha menyelewengkan dana BOS. Kerjakan dana BOS sesuai dengan juknis yang ada, " tegas Mahyudin.
Banyak permasalahan pada pencairan dana BOS salah satu contoh dalam juknis untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah swasta dijelaskan bahwa untuk membayar gaji guru hanya boleh digunakan 50% dari total dana, jika lebih maka harus dikembalikan ke kas negara.
Masih dari hasil wawancara dengan Drs. H. Mahyudin, MA bahwa beliau mengimbau kepala Madrasah juga turu memantau penggunaan BSM ( Bantuan Siswa Miskin ) agar tidak keluar dari penggunaan yang sdh di tentukan untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa tersebut. Jangan sampai dana BSM digunakan oleh orang tua siswa untuk keperluan rumah tangga, ini jelas menyalahi ketentuan, tutup mahyudin mengakhiri penjelasannya. (mans/nvm)