Riau (Inmas) – Sebagai upaya meningkatkan koordinasi pengelolaan pembiayaan proyek SBSN (Sukuk Negara) Kementerian Agama Provinsi Riau menyelenggarakan rapat bersama Tiga Kab/Kota yang mendapatkan alokasi dana SBSN Tahun 2019, diruang Rapat Kabag TU Kanwil Kemenag Riau Senin (11/02). Kegiatan itu bertujuan guna mendiskusikan strategi dan langkah untuk menimimalisir kendala ataupun inovasi agar terwujudnya proyek infrastruktur yang membawa maslahat bagi masyarakat.
Mengacu pada tahun lalu, Kemenag Riau mendapatkan kucuran dana SBSN untuk 8 lokasi pembangunan balai Nikah dan manasik haji. Sementara untuk tahun ini Kemenag Riau mendapat alokasi pembiayaan proyek SBSN lebih kurang 4 milliar dari anggaran senilai 2,2 trilliun yang dialokasikan Kemenag se-Indonesia. Alokasi pembiayaan proyek SBSN Tahun 2019 ini ditujukan untuk tiga kab/kota yaitu Kota Pekanbaru, Kab Kuansing dan Kep Meranti.
Mengingat ada beberapa perubahan setelah terbitnya perpres Nomor 16 Tahun 2018 baru baru ini, tentang istilah baru ULP dan LPSE menjadi UKPBJ. Maka secara teknis pelaksanaan pun turut mengalami perubahan dan perluasan fungsi. Untuk itu, Kanwil dan Kasubbag seluruh Indonesia masih menunggu PMA atau KMA berdasarkan Kepres terbaru itu hingga hari ini, jelas Elwizar selaku pimpinan rapat mewakili Plt Kakanwil Kemenag Riau.
Kendati demikian untuk mengantisipasi hal tersebut sesuai dengan edaran Sekjen Kemenag RI, perubahan nama ULP menjadi UKPBJ maka penting rapat ini dilaksanakan, ungkap Kasubbag Umum ini melanjutkan.
“Yang sangat berperan dalam aplikasi ini adalah PPK, kami di UKPBJ hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah diinput oleh PPK, jika belum terinput maka pihak UKPBJ tentu belum bisa melaksanakan tender tersebut”, ungkapnya. Sampai hari ini kita masih menunggu laporan PPK. Paling tidak PPK sudah mempersiapkan gambar dari konsultan, ujarnya. “PR kita sangat banyak, perlu kerjasama yang serius dalam merealisasikan proyek dan kegiatan di lingkungan kantor kita ini”, ucap Elwizar.
Lebih lanjut, Elwizar mengajak para pelaksana SBSN untuk melaksanakan apa yang bisa dikerjakan sesuai prosedur dan surat edaran dari Sekjen sembari menunggu terbitnya PMA dari pusat. “Yang penting, minimal untuk saat ini anggaran ini sudah diiinformasikan ke dalam aplikasi SIRUP”, terangnya.
“Untuk masalah pendampingan ini perlu ada MoU dengan pihak yang kita libatkan, maka terkait rencana pendampingan perlu kita laporkan dulu keputusan rapat ini ke Plt Kakanwil kemenag Riau, sebutnya.
Pada Kasi Bimas Kuansing mengaku sudah mengkaji proses yang sudah dilalui. Pihaknya mengaku tengah menjalankan rangkaian proses hingga sudah berhasil hingga fix ditahap gambar.”Kami akan mengirimkan surat resmi ke ULP, untuk dilelang mengingat sudah prosesnya sudah hampir 70 persen. “Di SIRUP sudah kita entri, jelas Kasi Bimas Islam Kuansing”, jelasnya menyambung yang diungkap Elwizar.
Kasi penyelenggara syariah Kemenag Kota Pekanbaru Ariyati yang turut kebagian jatah alokasi SBSN untuk KUA Kecamatan Sukajadi mengatakan bahwa proyek SBSN sudah mulai berjalan. saat ini pihaknya masih dalam proses asesmen gambar, itupun baru pada denah awal, dan saat ini sembari direvisi, konsultan juga sudah berjalan, dan menunggu TPT dari UPRnya.” Insyaallah tgl 27 ini kita sudah mulai lelang”, ucapnya. “Arahan dari pusat menganjurkan untuk melakukan pendampingan, koordinasi dengan BPKP, dalam hal ini butuh dukungan Kanwil Kemenag, karena porsinya Kanwil”, ucap pejabat murah senyum ini menambahkan.
Sementara itu Kepulauan Meranti yang diwakili Rudi membenarkan bahwa Kep Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat alokasi anggaran SBSN tahun ini. Alokasi dana ini untuk pembangunan balai nikah dan manasik haji. Ia mengatakan saat ini masih dalam tahap revisi,dan menunggu agar bisa diinput kedalam aplikasi SIRUP. “Untuk tahapan gambar sudah ready, hanya saja belum bisa dimulai pelaksanaannya karena masih ada revisi, jelas Rudi.(vera/anto)