Riau (Inmas) - Sebagaimana diketahui, aturan baru pemerintah Arab Saudi yang telah mewajibkan perekaman data Biometrik melalui VFS-Tasheel telah menuai kekhawatiran dari berbagai pihak. Misalnya, Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag RI, Nizar telah meminta pemerintah Kerajaan Arab Saudi menunda penerapan kebijakan rekam biometrik bagi calon jamaah umrah. Tidak hanya itu, para pengurus asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah seperti Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) juga khawatir akan berdampak gagal berangkatnya jamaah.
Dalam menyikapi kekhawatiran tersebut, Kanwil Kemenag Riau justru bersikap optimis. Dengan kebijakan sosialisasi yang dapat menyejukkan semua pihak sehingga diharapkan semua pihak terkait dapat mempermudah calon jamaah menjalani proses biometrik yang sejatinya untuk kemudahan jamaah itu sendiri.
Melalui program Tv Kemenag Menyapa, Rabu (03/03) di Studio Mini Inmas Kanwil Kemenag Riau Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji H. Suhardi Hasan, MA, mengulas bahwa kementerian agama sudah melakukan pertemuan dengan pihak kedutaan besar Arab Saudi yang dimediasi oleh VFS- Tasheel yang akan melakukan perekaman Biometrik Jamaah haji. Pertemuan tersebut sudah dilakukan pada 6 Maret 2019 di gedung Graha Nusantara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan dari kedubes Arab Saudi dan pihak VFS- Tasheel dan Kasubdit Dokumen Perlengkapan Haji regular, Kasi Pemeriksaan Haji di kementerian agama RI dan seluruh kepala bidang seluruh Indonesia dan kepala seksi pendaftaran haji semuanya . Untuk membicarakan tentang penyediaan peralatan perekaman biometrik.
Terkait dengan unit perekaman ini. Di Indonesia sdh ada 34 titik lokasi (provinsi). Dari 34 itu ada beberapa daerah yg ditambahkan. Ada 7 penambahan daerah termasuk salah satunya Riau. Satu penambahan yang sudah ada dan sudah cukup lama ada di pekanbaru dekat Jl. Adi Sucipto, dekat kantor pos. “Sampai hari ini belum kita dapatkan tambahan itu, usul dari masing-masing Kanwil Kemenag. Dari riau mengusulkan 10 titik agar memudahkan jamaah haji melakukan perekaman biometrik ini”, terang Suhardi.
Suhardi mengatakan, Tanggal 11 Maret 2019 telah diadakan pertemuan rapat dengan kasi penyelenggaraan haji dan umrah se-riau. “Intinya kemudahan yang diberikan kepada Kasi PHU di kab/kota untuk sesegera mungkin menyelesaikan penerbitan passport jamaah”. tandasnya.
Suhardi menambahkan, Salah satu syarat jamaah untuk melakukan perekaman biometrik ini, jamaah harus menyelesaikan passport. Passport ini yang harus di entry ke VFS – Tasheel . Setelah masuk ke email semua data jamaah, lalu VFS-Tasheel menginstruksikan dari pusat. “kita sudah mengirim 2600 jamaah yang sudah masuk ke dalam entry”, imbuhmya.
Menyangkut upaya Menteri Agama yang pernah mengajukan penundaan pelaksanaan perekaman biometrik, Suhardi enggan mengomentari. Suhardi hanya ingin bekerja sesuai SOP biometrik agar dilakukan secara cepat, Namun ia tidak menampik pihaknya masih menunggu perpres pelunasan BPIH. “Untuk hari ini belum ada kesulitan karena sedang koordinasi dengan VFS-Tasheel kita sudah memberikan titik-titiknya” ucapnya.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa keuntungan yang didapat oleh jamaah haji. Agar memudahkan jamaah haji ketika sampai di bandara MAA madinah, jamaah tidak akan repot lagi melakukan perekaman karena sdh dilakukan di Indonesia. Yang kedua, Jamaah tidak perlu lagi nenteng-nenteng koper. Kalaupun jaraknya jauh misalnya di Riau di meranti, tembilahan, rohil,diberikan tenggang waktu dan dapat dilakukan system jemput bola bila jamaah tidak dapat datang.
“Kita minta pd VFS-Tasheel agar ada penyediaan perekaman biometrik secara mobile”, jelasnya. Ia menambahkan bahwa akan minta ke pihak VFS- Tasheel penambahan di dumai dan inhu, bengkalis bisa saja meranti pada VFS-Tasheel. Sementara di Pekanbaru bisa mengatasi Kampar, siak, Rokan Hulu.
“Kita ibaratnya hanya menyediakan makanan, yang memakannya VFS – Tasheel, Mereka yang melakukan perekaman, kita yang mengkoordinir ke VFS- Tasheel", sebutnya. "Jamaah kita insya Allah sudah bisa dikoordinir, di Pekanbaru terhitung lebih dari 1000 jamaah. Dalam 1 hari bisa menyelesaikan 1000 jamaah bila ada 10 counter unit perekaman. Kalau Cuma 3 counter unit tidak akan mungkin bisa, karena membutuhkan waktu, jelasnya.
Kadangkala ada jamaah yang jarinya tidak bisa terbaca. Ada beberapa macam kendala yang tidak bisa diungkapkan disini” urainya. Ia lebih jauh mengatakan, Jamaah yang tidak bisa melakukan perekaman bila di bawah 6 tahun dan di atas 80 tahun, jamaah yang jarinya buntung.
Terakhir Suhardi menghimbau Kemenag kabupaten / kota khususnya Kasi di Riau kiranya dapat menyegerakan penerbitan passport sebagai syarat mendapatkan visa sekaligus mengadakan cross-chek.(vera)