0 menit baca 0 %

Beri Materi pada Dialog Lintas Agama Mahyudin Ungkapkan Harapan Ini

Ringkasan: Riau (Inmas)- Dalam dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Riau, Mahyudin selaku Ka.kanwil Kemenag Riau menjadi nara sumber di hotel Pangeran, Riau (16/5/2019). Dalam kesempatan itu ia menyinggung tentang sejarah provinsi Riau yang dulunya beribukota di Tan...

Riau (Inmas)- Dalam dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Riau, Mahyudin selaku Ka.kanwil Kemenag Riau menjadi nara sumber di hotel Pangeran, Riau (16/5/2019). Dalam kesempatan itu ia menyinggung tentang sejarah provinsi Riau yang dulunya beribukota di Tanjung Pinang kemudian pindah ke Pekanbaru.

Ia juga menyebutkan deretan Gubernur yang pernah memerintah di Riau mulai dari SM Amin (1958-1960) Kemudian Kaharudin Nst. Arifin Ahmad dan Soebrantas, Prapto Prayitno. Imam Munandar, Baharudin yusuf, Suripto, Yasar Yazid, Rusli zainal, Abu bakar,dll sampai Syamsuar. Menurutnya Penduduk Riau termasuk bersifat heterogen. Ada orang Aceh, Bugis, makasar, Batak, Jawa, Minang kabau, Mandailing, Konghuchu, melayu, dll.

Di Riau mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena riau masyarakatnya melayu identik dengan Islam. Masjid 85% sedangkan gereja ada 9. 91% Ia menyimpulkan Hasil survei kerukunan umat beragama meningkat kendati tingkat kerukunan umat beragama di Riau masih berada diurutan 17 dari 34 provinsi.

“Memang Riau belum memperoleh Harmony award, kalimantan diurutan pertama. tapi sudah berupaya untuk merajut kerukunan. Setiap tahun selalu menghadirkan desa sadar kerukunan yg Sudah memasuki tahun ketiga”. Ujarnya.

Ia menekankan Seluruh penganut agama harus selalu diupayakan mendapatkan pelayanan penganut agama dan Upaya mendapatkan kerukunan beragama dengan dialog lintas agama. Jangan sampai masalah kecil menjadi besar.

Mahyudin mengaku Tahun 2018 Kemenag Riau melakukan kampanye hidup rukun. Sedangkan tahun 2019 terus berupaya dengan para stake holder, MUI, KUB, Pemda.Kapolda, kejaksaan untuk membantu menciptakan kerukunan umat beragama.

Bahkan memetakan kondisi setiap bulan kasus di daerah masing-masing. Dan mengekspos kegiatan kerukunan. 12 Kabupaten/kota akan dijadikan desa sadar kerukunan, lanjutnya.

“Kita harapkan FKUB berperan maksimal dalam menetralisir isu isu pilpres dan pilkada. Karena jalur agama bisa dipolitisasi maka perlu dicari antisipasi dan solusi bersama”. Tandasnya. Ia juga menambahkan bahwa ada peningkatan bantuan untuk kerukunan beragama. Maka perlu diekspos ke medsos.(vera/faj)