Riau (Inmas) - Komisi B DPRD Kabupaten
Kampar melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenag Riau pada Selasa (19/03).
Kunjungan terkait Ranperda Penyelenggaraan haji yang diketuai ini
oleh Zamratun S Sos, beranggotakan empat orang lainnya termasuk Sekretaris
Komisi B. Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Riau, yang diwakili Kasi Pembinaan
Haji H Abdul Wahid dan Kasi pendaftaran Dokumen Haji Drs Suhardi Hasan MA.
Pertemuan Komisi B DPRD kampar tersebut dilaksanakan di lantai II Aula Mini Kakanwil Kemenag Riau sekitar pukul 10.30 WIB. Suhardi selaku Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji menuturkan kedatangan Komisi DPRD Kampar ke Kemenag Riau menginginkan ada sejumlah draft tambahan atau pengurangan terhadap perubahan Perda Nomor 13 tahun 2013.
“ Jadi pihak DPRD ingin ada draft-draft yang berubah, mengurangi atau menambah, penggunaan dana domestik darat udara”, jelas Suhardi.”Artinya domestik dari Kampar-pekanbaru, Pekanbaru-Batam, misalnya jadi embarkasi antara ajalagi. Pihak PHU Kemenag Riau juga memberikan penjelasan kepada pihak pihak DPRD Komisi B.” Alhamdulillah mereka mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih tentang pelayanan yang diberikan Kemenag Riau, karena sifatnya memang sharing informasi, apalagi ini sharing yang sehubungan dengan rancangan perda, mana tahu ini bisa di coding untuk pemerintah Kampar”, sebutnya.
Sementara itu pihak DPRD Komisi B mengatakan dlam pertemuan itu mengupas segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan haji. “Kebetulan kita di Kabupaten Kampar sudah membuat Perda di 2013, cuma kita masih banyak kekurangan. Ia mengaku Perda tersebut tidak bisa dimplementasikan secara maksimal karena terkait dengan pemeriksaan BPK ketika itu. “Hari ini kami ingin sharing dengan pihak penyelenggara Haji dan Umrah di Kemenag Riau tentang apa saja yang kira-kira diperbaiki nanti dalam Perda itu”, jelasnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama diuraikannya segala hal terkait dengan domestic, pembiayaan domestic, karena sifatnya kita di Lembaga Legislatif ingin membantu masyarakat. Termasuk juga dalam pelayanan, porsi haji, pihak DPRD ingin mengetahui lebih jauh perihal kuotanya juga kita ingin tau, kemudian terkait dengan maraknya dan penipuan, tentang Haji plus, tambahnya. “ Dengan sharing ini sharing kami jadi tahu, nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat apa saja konstituennya agar masyarakat tidak akan lagi kena tipu, tutupnya mengakhiri bincang.(vera/faj/anto)